Samarinda, Natmed.id – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Kadinkes Kaltim) Jaya Mualimin mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sedang meninjau ulang keberadaan Rumah Sakit Islam Samarinda.
Saat ini, rumah sakit tersebut dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam dan bukan bagian dari aset langsung pemprov.
Namun, status lahan tempat rumah sakit berdiri menjadi pertimbangan utama dalam wacana alih kelola ke depannya.
“Rumah sakit itu memang sepenuhnya milik dan dikelola oleh yayasan. Tapi, berdiri di atas tanah milik pemerintah provinsi. Dan kontrak pemanfaatan lahan tersebut akan habis pada tahun 2026,” tutur Jaya belum lama ini.
Ia menjelaskan, selama ini kerja sama pemanfaatan lahan itu dilakukan melalui sistem kontrak dengan durasi lima tahunan yang bisa diperpanjang.
Dalam kontrak tersebut, salah satu kewajiban yayasan adalah membayar sewa atas penggunaan lahan milik daerah.
Dari sisi bangunan, sebagian fasilitas merupakan konstruksi baru yang dibangun oleh yayasan. Sementara, bangunan lama disebut merupakan aset milik pemprov, yakni bekas rumah sakit sebelumnya.
“Sepertinya, ke depan Pemprov tidak akan memperpanjang lagi kontrak itu. Kami punya rencana untuk membangun sendiri rumah sakit baru di lokasi tersebut. Kalau tidak, digabungkan dengan pengembangan kawasan rumah sakit milik Korpri, karena lahan di sana masih luas,” terang Jaya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud tengah berdiskusi bersama tim transisi dan Dinas Kesehatan mengenai kelanjutan pengelolaan lahan eks RS Islam itu.
Pemerintah tidak ingin ada lahan milik negara yang tidak dimanfaatkan optimal, terlebih jika bisa dimaksimalkan untuk pembangunan layanan kesehatan masyarakat.
“Harapan kami RS Islam bisa diambil alih oleh pemerintah dan dikelola dengan sistem yang lebih profesional. Kalau sudah dikelola pemerintah, maka potensi pengembangan layanan dan penguatan fasilitas juga bisa lebih terarah dan menjangkau masyarakat luas,” paparnya.
RS Islam Samarinda dulunya merupakan salah satu fasilitas kesehatan kepercayaan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, rumah sakit itu mengalami penurunan operasional dan sempat berhenti beroperasi karena kendala administratif dan infrastruktur.
