Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatatkan capaian signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024.
Berdasarkan hasil evaluasi nasional, Kaltim berhasil meraih skor kinerja 3,5178 yang menempatkannya di peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia.
Prestasi ini diperkuat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kaltim tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Dalam sektor pendidikan, tingkat partisipasi warga usia 16-18 tahun mencapai 96,35%, sementara tingkat partisipasi keseluruhan untuk usia 4-18 tahun berada di angka 81,36%.
Di sektor kesehatan, Kaltim memastikan kesiapan penuh dengan 100% rumah sakit rujukan telah terakreditasi dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak situasi kedaruratan kesehatan masyarakat (KLB) juga tercapai 100%.
Di bidang infrastruktur, 62,02% kawasan permukiman rawan banjir telah mendapatkan perlindungan melalui infrastruktur pengendalian banjir.
Sementara itu, 63,23% kawasan pesisir rawan abrasi juga telah terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai.
Pemerintah juga mencatat bahwa 100% jalan provinsi berada dalam kondisi mantap, dan 88,57% tenaga kerja konstruksi telah mendapatkan pelatihan yang sesuai standar.
Dari sisi ekonomi makro, Indeks
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim berada di angka 78,20, mencerminkan kualitas hidup yang terus meningkat.
Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,22%, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,31%.
Namun, angka kemiskinan masih berada di level 6,11% dan rasio ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio di angka 0,322, yang masih menjadi tantangan untuk pemerataan kesejahteraan.
Pemprov Kaltim mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap laporan ini.
Partisipasi publik diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik ke depan.
