Bontang, Natmed.id – Ketua Komisi A DPRD Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Heri Kiswanto, menyarankan agar anggaran penanganan stunting di Kota Bontang yang saat ini tersebar di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) lebih difokuskan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kecamatan.
Usulan ini, menurut Heri, bertujuan agar program penanganan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Saat ini, Heri menjelaskan, anggaran penanganan stunting di Bontang cukup besar. Nilainya mencapai Rp3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana sebanyak itu ada di pos anggaran sembilan OPD, di antaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Keluarga Berencana (KB), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Ya kalau usulan kami dari Komisi A, kami maunya jangan terlalu banyak OPD yang terlibat. Cukup difokuskan pada dua OPD saja, yaitu Dinas Kesehatan dan kecamatan,” kata Heri, Selasa (5/11/2024).
Heri menganggap bahwa pembagian anggaran yang merata di sembilan OPD justru mengakibatkan program kurang terukur dan sulit untuk dievaluasi hasilnya.
Menurutnya, bila hanya dua OPD yang menangani, pemerintah akan lebih mudah memantau perkembangan dan capaian program.
“Seandainya hanya Dinas Kesehatan dan kecamatan yang bertanggung jawab, kita bisa tahu takaran penyelesaiannya. Kalau ini tersebar, masing-masing OPD punya pemikiran dan cara sendiri, jadi tidak sinkron,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 dapat menjadi pelajaran untuk penyederhanaan tanggung jawab OPD.
Saat pandemi, hanya beberapa OPD yang menangani langsung, sehingga hasil penanganannya bisa segera terlihat.
“Kita belajar dari Covid-19, hanya beberapa OPD saja yang fokus, dan akhirnya bisa selesai cepat. Kalau stunting, cukup Dinas Kesehatan yang fokus masalah gizi dan kesehatan, sementara kecamatan menangani infrastruktur dasar seperti sanitasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap OPD. Dengan demikian, OPD lain bisa fokus pada tugas utama masing-masing tanpa terbebani oleh program stunting.
Heri menambahkan bahwa keterlibatan banyak OPD juga menimbulkan hambatan koordinasi, karena setiap OPD cenderung memiliki prioritas yang berbeda.
“Bukan susah menghadirkan mereka. Mengumpulkan mereka mudah, tapi kita tidak tahu persentase kinerja mereka seperti apa. Karena masing-masing punya pemikiran sendiri, jadinya OPD-OPD tidak sinkron,” jelasnya.
Dengan usulan ini, diharapkan ada penyederhanaan penanganan anggaran stunting agar hasil yang dicapai bisa lebih optimal.
