Bontang, Natmed.id – Tantangan besar masih membayangi Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadikan Kawasan Industri Bontang (KIB) sebagai magnet bagi investor.
Meski lahan luas telah disiapkan, namun berbagai kendala masih dihadapi. Hal ini termasuk rendahnya harga lahan dan minimnya infrastruktur yang mengakibatkan investasi belum berkembang seperti harapan.
Anggota Komisi B DPRD Bontang Suharno mengungkapkan keprihatinannya terhadap harga lahan yang ditawarkan di kawasan ini.
Menurutnya, harga yang dipatok masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan nilai jual objek pajak (NJOP), yakni Rp105 ribu per meter persegi. Sedangkan harga yang ditawarkan warga hanya sekitar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per meter persegi.
“Harga lahan di KIB perlu disesuaikan dengan NJOP yang berlaku agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan proses pembebasan lahan berjalan lebih lancar,” ujar Suharno dalam agenda reses DPRD Kaltim di Kelurahan Api-Api, Bontang, Minggu (3/11/2024).
Selain harga lahan, menurut Suharno, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang menghambat minat investasi. Infrastruktur yang memadai, lanjutnya, sangat penting untuk menarik investor.
Untuk mengatasi hambatan ini, Suharno menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang.
Ia berharap langkah ini dapat mengidentifikasi permasalahan dengan lebih jelas sehingga solusi tepat bisa dirumuskan.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk menggali lebih dalam masalah yang dihadapi KIB. Jika sudah jelas masalahnya, kita bisa memberikan masukan dan solusi yang lebih tepat,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspiannur menilai bahwa kondisi politik nasional yang cenderung tidak stabil turut memengaruhi minat investor.
Banyak investor masih menunggu kepastian arah kebijakan pemerintah sebelum berkomitmen di Bontang atau daerah lain.
“Investor tampaknya masih menunggu kepastian arah kebijakan dari kepemimpinan sekarang. Ini bukan hanya terjadi di Bontang, tetapi juga di daerah lain karena tahun politik,” kata Aspiannur.
Situasi politik yang dinamis membuat banyak investor memilih menunda langkah investasi. Menurut Aspiannur, pola ini menjadi tantangan tambahan bagi pengembangan KIB yang membutuhkan dukungan investasi demi percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi Kota Bontang.
