Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengintensifkan pengelolaan data sektor transportasi dalam upaya memperkuat kebijakan berbasis data. Langkah strategis ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan relevan.
Karena tujuan itu, sosialisasi dan koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Satu Data Indonesia (SDI) diadakan di Hotel Mercure, Kamis (31/10/2024).
Acara ini melibatkan Dinas Perhubungan Kaltim, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim.
Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat integrasi serta interoperabilitas data di bidang transportasi. Dengan demikian, dapat mendukung kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.
Menurut Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim Untung Maryono kolaborasi antara SPBE dan SDI menjadi langkah fundamental untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kolaborasi ini adalah kunci sukses dalam penerapan e-government yang terintegrasi, di mana kedua sistem memiliki visi yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pemerintahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Untung menjelaskan bahwa SDI bertujuan untuk menciptakan interoperabilitas data di seluruh instansi pemerintah.
Dengan implementasi SDI, data yang dikelola diharapkan menjadi lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Khairil Anwar, Pembina Data BPS Kaltim menekankan pentingnya data berkualitas dalam merancang kebijakan transportasi berkelanjutan.
“Kami merekomendasikan agar setiap sektor melakukan koordinasi secara rutin, terutama di bidang perhubungan. Kerja sama antara Dinas Perhubungan dan UPTD Bandara diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan berguna,” ujarnya.
Langkah selanjutnya adalah kolaborasi dengan operator seluler untuk memanfaatkan big data, yang dapat menyediakan informasi lebih luas dan mendalam di sektor transportasi.
Dengan semakin kuatnya sinergi antara SPBE dan SDI, pemerintah berharap dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsive. Kemudian, merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pengelolaan data transportasi di Kaltim. Selain itu, mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan berbasis data.
