Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menyampaikan kritik tajam terkait pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.
Ia menyatakan bahwa pengelolaan Silpa yang tidak tepat dapat menjadi faktor defisit di masa mendatang. “Kalau dalam rencana, ya nggak ada. Tetapi kan Silpa itu bisa juga menjadi faktor defisit nantinya, kalau kita salah memperhitungkan,” jelasnya saat wawancara di gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (22/7/2024).
“Kalau sisa belanja itu bisa mencukupi dengan Rp500 miliar atau mungkin ada kelebihan pendapatan yang lebih daripada Rp2 miliar,” lanjutnya.
Angkasa mengingatkan bahwa jika target pendapatan tahun 2025 tidak tercapai, defisit bisa terjadi.
”Andaikata kita dalam mencapai pendapatan 2025 itu tidak mencapai target, bisa jadi defisit. Ini kan seperti yang terjadi di (APBD) Perubahan, setelah diaudit nilai Silpa kita ternyata nggak sampai segitu juga,” ungkap Angkasa.
Selain itu, ia juga mengkritisi penggunaan dana hibah yang besarnya diberikan saat mengalami defisit. “Kalau kita mimpi defisit, ya hibah juga jangan gede-gede, loh, sampai Rp200 miliar,” tambahnya.
Angkasa menekankan bahwa meski APBD Samarinda telah meningkat signifikan, rencana Silpa masih tetap besar. “Waktu kita Rp3,2 sekian miliar kita punya APBD, kita punya Silpa sampai dengan Rp500 juta lebih,” ucapnya.
“Terus sekarang, APBD kita sudah mencapai Rp5 triliun, kenapa kita masih punya banyak rencana Silpa Rp500 miliar? Makanya saya pertanyakan itu. Apakah Rp500 miliar itu yakin ada sumbernya?” ia melanjutkan.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun depan, proyek-proyek besar masih menjadi fokus. Hal ini termasuk proyek terowongan yang memerlukan pembiayaan lanjutan.
“Yang jelas, mungkin ada lanjutan-lanjutan proyek tahun 2024. Mungkin terowongan masih perlu pembiayaan dan lain sebagainya. Karena sampai sekarang, proyek di Pasar Pagi belum ada yang memadai. Ada kemungkinan bisa bergeser sampai tahun 2025,” jelasnya lebih lanjut.
