Samarinda,Natmed.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menegaskan pengendalian banjir di Kaltim tak hanya dilakukan di ibu kota Samarinda saja, melainkan juga ke daerah lain bahkan hingga ke desa.
Nanda, sapaan akrabnya menyebut, banjir kerap terjadi di jalur Samarinda-Bontang, tepatnya di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Akibat banjir tersebut tidak hanya memutus jalur transportasi Samarinda-Bontang, tetapi juga menggenangi kebun dan pemukiman masyarakat.
“Kita lakukan normalisasi Sungai Makarti di Marangkayu pada tahun 2022 sepanjang 1,3 km dengan nilai anggaran Rp1,2 miliar,” kata Nanda di Samarinda, Selasa (7/2/2023).
Tak hanya itu, Pemprov juga melakukan penanganan banjir di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.
Sebagaimana diketahui, prinsip dasar visi Kaltim Berdaulat adalah pembangunan merata secara proporsional untuk semua wilayah Kaltim.
“Di Bontang sudah kita lakukan perkuatan tebing dan normalisasi Sungai Guntung. Untuk pengendalian banjir di wilayah Kelurahan Guntung, kita telah membangun perkuatan tebing sepanjang 0,8 km dan normalisasi bagian hilir Sungai Guntung sepanjang 1,8 km pada tahun anggaran 2019,” terangnya.
Nanda menyebut, pengendalian banjir di wilayah tersebut telah tuntas dan mampu mengurangi genangan banjir di kawasan itu.
Ia pun memaparkan, anggaran untuk penanganan Sungai Guntung pada tahun 2019 sebesar Rp18,6 miliar dan pada tahun yang sama juga dilakukan penambahan perkuatan tebing sepanjang 400 meter.
Sementara tahun 2023 ini, kembali akan dilanjutkan kegiatan normalisasi bagian hilir Sungai Bontang sepanjang 3 km dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp4 miliar.
Bantuan untuk pengendalian banjir juga dilakukan Pemprov Kaltim di Kota Balikpapan, diantaranya membangun drainase di Jalan MT Haryono untuk Sub Sistem DAS Ampal dan pembangunan drainase Depsos Atas Kota Balikpapan.
“Pembangunan drainase Jalan MT Haryono Sub Sistem DAS Ampal dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Pembangunan pada sistem tersebut telah terbangun drainase sepanjang 300 meter,” jelasnya.
Kemudian pembangunan drainase Depsos Atas Kota Balikpapan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 sepanjang 1,2 km meter. Rencananya akan dilanjutkan penyelesaian secara target fungsional pada tahun anggaran 2023.
Total nilai dukungan Pemprov Kaltim untuk penanganan banjir di Balikpapan pada tahun 2019 sebesar Rp6,9 miliar, tahun anggaran 2020 Rp 8 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp1,2 miliar.
Lanjut Nanda, penanganan juga dilakukan di Kutai Timur dengan melakukan normalisasi Sungai Sangatta. Dijelaskan Nanda, untuk normalisasi tersebut telah dilakukan pengerukan untuk menambah kapasitas debit Sungai Sangatta pada daerah hilir Kota Sangatta.
Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengerukan sungai sepanjang 500 meter pada segmen muara Sungai Sangatta dan dilanjutkan tahun 2022 dengan target pengerukan sepanjang 1.800 meter.
Total anggaran dari Pemprov Kaltim untuk penanganan banjir di Kutai Timur pada tahun 2021 sebesar Rp4,5 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp7,2 miliar.
“Rencana untuk penanganan banjir di Kutai Timur tahun 2023 sebesar Rp17,6 miliar,” ungkapnya.
Di Kabupaten Paser, pengendalian banjir dilakukan untuk Sub DAS Sungai Tanah Grogot. Pada tahun anggaran 2019 dilakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai sepanjang 1.100 meter kemudian anggaran tahun 2021 berupa perkuatan tebing sepanjang 260 meter dan 1 titik box culver sepanjang 18 meter dengan nilai anggaran tahun 2019 sebesar Rp5,3 miliar dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,6 miliar.
Ia menambahkan, pengendalian banjir juga dilakukan di kawasan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara.
