Oleh: Djono W. Oesman
Jakarta,Natmed.id– Ketua KPK Ferli Bahuri, mengungkap tiga kasus di eksekutif, satu di yudikatif. Itu kecil, pemberantasan korupsi mustahil hanya ditangani KPK, namun harus berupa orkestra semua bisa bergerak.
Hal ini dikatakan Firli di hadapan ratusan anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pimpinan Teguh Santosa, yang juga CEO Rmol, di Bandung, Jumat (21/01/2022).
Sebab, korupsi di Indonesia terlalu parah. Ratusan, bahkan ribuan koruptor ditangkap, pun korupsi tidak surut.
Orkestra pemberantasan korupsi, menurut Firli, ibarat orkestra musik. Peniup terompet memainkan dengan gayanya. Pemain drum menggebuk drum dengan caranya. Semua pemusik di orkestra memainkan alat musik masing-masing.
“Tapi, lagunya sama. Satu lagu dimainkan oleh pemain orkestra.”kata Ferli
Firli mengutip Gone Theory karya Jack Bologne. Yang menyebut ada empat dasar terjadinya korupsi, adalah:
1) Greed (keserakahan). Keserakahan pelaku korupsi, yang pada dasarnya ada pada semua manusia.
2) Opportunity (kesempatan). Sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Terkait kondisi organisasi, instansi, lembaga, yang membuka kesempatan bagi pelaku korupsi.
3) Need (kebutuhan). Sikap mental yang merasa tidak pernah cukup. Bersikap konsumerisme. Sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai.
4) Exposure (hukuman koruptor yang ringan). Tidak menimbulkan efek jera terhadap calon koruptor. Sehingga, ada koruptor tertangkap tangan, pun masih juga banyak yang korupsi.
Itulah Gone Theory (Greed, Opportunity, Need, Expose).
“Corruption Becauso of Fail, Bad and Weak System” (Bologne, Jack, Gone Theory).
Rinciannya: Fail (gagal). Kegagalan sistem mencegah peluang korupsi. Bad (buruk). Yang berarti sistemnya butuk. Weak (lemah). Kelemahan ini membuat orang ingin korupsi.
Firli bicara itu di depan tokoh pers JMSI, sebab menurutnya, pers bisa berperan lebih besar dalam pemberantasan korupsi. Berita pers mampu membangun opini publik pembaca, membangun budaya anti-korupsi.
Ia mengutip prakata pembuka di acara JMSI itu. Yang disampaikan Ketua JMSI, Teguh Santosa. Bahwa pers anggota JMSI wajib berperan positif bagi Indonesia.
Firli lantas mengutip tujuan negara Indonesia, berdasar Alinea keempat, Pembukaan UUD 1945. Pers Indonesia harus mengacu ke situ.
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Memajukan kesejahteraan umum.
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Firli menegaskan pernyataan Teguh, JMSI seharusnya mengarah ke tujuan negara Indonesia yang sudah disepakati para founding fathers tersebut.
“Jadi, kalau ada berita pers bersifat ujaran kebencian, pecah-belah bangsa, hoaks, maka sangat jauh dari tujuan negara Indonesia.”urainya.
Pemberantasan korupsi, jelas melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekaligus juga memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan pers, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ada empat lokasi kamar korupsi. Di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Partai Politik.
Di tiga kamar pertama, sudah jelas. Sangat sering koruptor dari kamar-kamar itu tertangkap tangan KPK. Terbaru, hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.
Sedangkan, di nomor empat (Partai Politik) jarang disinggung. Padahal, di sana marak transaksional. Kader Parpol untuk bisa jadi ketua DPP, DPW, DPC, transaksional. Kader ikut pilkada itu juga terjadi.
Berdasar survei kami, 82,83 persen para kader Parpol transaksional. Baik di dalam lembaga partai, maupun di Pilkada. Ini politik biaya tinggi.
Lebih parah lagi, biaya Pemilu yang begitu besar, ditanggung sponsor. “Inilah embrio korupsi, yang membuat penangkapan koruptor tak habis-habisnya, sekarang.”kata Ferli Bahuri
Tanpa banyak teori, Firli akan mengajak pers ikut masuk, mengawal jalannya sistem di empat kamar tersebut. “Apakah Anda siap?” tanyanya. Dijawab serentak, siap.
