Samarinda, Natmed.id – Ribuan usulan pembangunan membanjiri perencanaan tahun depan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, kini dihadapkan pada tantangan besar menyeleksi prioritas di tengah kemampuan anggaran yang terbatas.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengungkap ada 8.800 usulan masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Jika dikalkulasikan, nilai usulan tersebut mencapai triliunan rupiah, jauh melampaui kapasitas fiskal daerah.
“Dari 8.800 usulan angkanya triliunan, sementara kemampuan kita terbatas. Maka kita harus bertransformasi dari bekerja keras menjadi bekerja cerdas,” ujarnya usai Musrenbang RKPD 2027 di Bapperida Samarinda, Rabu 1 April 2026.
Kondisi fiskal Pemkot Samarinda saat ini tidak sedang ideal. Tren penurunan anggaran sudah mulai terasa sejak 2026, di mana nilai APBD turun drastis dari sekitar Rp5,8 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp3,18 triliun.
Penurunan ini diperparah dengan adanya ancaman penghapusan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi salah satu penopang pembangunan daerah.
Situasi tersebut memaksa Pemkot untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta melakukan efisiensi belanja secara lebih ketat.
“Dengan kondisi seperti ini justru kita harus cari jalan keluar, bagaimana setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar berdampak,” tegas Marnabas.
Dengan keterbatasan tersebut, Pemkot secara realistis mengakui tidak semua usulan masyarakat bisa diakomodasi. Seleksi ketat akan dilakukan dengan mengacu pada program prioritas.
Arah kebijakan RKPD 2027 akan difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, sejalan dengan arahan Wali Kota Andi Harun.
“Kita tidak bisa lagi hanya menyelesaikan program lalu buat pertanggungjawaban. Harapannya setiap rupiah dari APBD itu harus berdampak ke masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan pembangunan ke depan tidak cukup hanya membangun fisik, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi.
Potensi wisata lokal yang sudah dibangun di tingkat kelurahan dan kecamatan, harus dihidupkan dengan dukungan infrastruktur dan promosi yang tepat.
“Orang mau datang kalau jalannya tidak bagus, tentu infrastruktur harus mendukung. Tapi juga harus dikomunikasikan ke publik, bukan sekadar dibangun lalu selesai,” katanya.
Salah satu strategi yang didorong adalah menarik kunjungan ke kota, seperti pengembangan kawasan Teras Samarinda. Kehadiran pengunjung diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi.
“Kalau orang datang, dia menginap, belanja, makan itu yang menambah PAD kita,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan penguatan pusat ekonomi seperti pasar buah di Pasar Merdeka Samarinda serta penataan Pasar Segiri agar aktivitas perdagangan lebih terpusat dan optimal.
Di tengah keterbatasan anggaran dan banyaknya usulan, Pemkot Samarinda kini dipaksa melakukan perubahan mendasar dalam pola perencanaan pembangunan.
“Ini momentum kita untuk berubah dari yang hanya bekerja keras menjadi bekerja cerdas. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak ada pilihan lain,” pungkas Marnabas.
