Samarinda, Natmed.id – Dari 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang diluncurkan serentak secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, Kota Samarinda hingga kini baru memiliki satu dapur SPPG yang aktif beroperasi.
Keterbatasan jumlah tersebut membuat jangkauan layanan pemenuhan gizi di ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim) masih terbatas pada beberapa kelurahan.
Peluncuran nasional SPPG Polri disaksikan secara daring oleh Kapolresta Samarinda Hendri Umar bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun dan jajaran, dari dapur SPPG Bhayangkari di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Samarinda Ulu, Jumat 13 Februari 2026.
Dapur SPPG Polri di Samarinda yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari telah beroperasi sekitar tiga bulan, sejak 22 Oktober 2025. Setiap hari kerja, dapur tersebut memproduksi sekitar 2.000 hingga 2.500 porsi makanan bergizi gratis.
“Setiap Senin sampai Jumat kami memproduksi kurang lebih 2.000 sampai 2.500 porsi. Sasaran utamanya anak-anak sekolah, serta kelompok 3B yaitu balita, ibu hamil, dan posyandu di tiga kelurahan terdekat,” ujar Hendri.
Distribusi makanan saat ini baru menjangkau tiga kelurahan di Kecamatan Samarinda Ulu, yakni Kelurahan Jawa, Dadi Mulya, dan Teluk Lerong Ilir. Operasional dapur didukung 46 tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN), tiga personel SPPG, serta dua unit kendaraan distribusi.
Secara nasional, Hendri menyebut keberadaan 1.179 SPPG Polri diklaim mampu melayani sekitar satu juta penerima manfaat setiap hari. Presiden Prabowo, kata dia, memberikan apresiasi atas keterlibatan Polri dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional.
“Bapak Presiden menyampaikan apresiasi kepada Polri yang aktif mendukung program Asta Cita, khususnya di bidang pemenuhan gizi dan ketahanan pangan,” katanya.
Namun demikian, dengan cakupan wilayah Samarinda yang luas, keberadaan satu dapur SPPG dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk menjangkau lebih banyak sekolah, balita, dan ibu hamil di kecamatan lain.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di daerah lain, termasuk di Penajam Paser Utara, Hendri menegaskan pihaknya menerapkan standar higienitas ketat di seluruh tahapan produksi.
“Kami benar-benar ketat, mulai dari pembelian bahan mentah, penyimpanan, pencucian, sampai proses memasak. Semua harus higienis dan sesuai standar Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Ia memastikan bahan makanan dibeli dalam kondisi segar dan tidak disimpan terlalu lama. Seluruh ruang produksi, peralatan makan, hingga proses distribusi diawasi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Pengawasan dilakukan oleh ahli gizi yang siaga di lokasi serta didukung Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polresta Samarinda yang melakukan kontrol keamanan pangan setiap hari.
“Kami ingin memastikan tidak ada kejadian seperti keracunan makanan. Itu menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.
Selain program gizi, Hendri menambahkan Polri di Samarinda juga terlibat dalam program ketahanan pangan, termasuk pengembangan lahan jagung, tanpa mengabaikan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.
Ke depan, Hendri berharap keberadaan SPPG Polri di Samarinda dapat diperluas agar manfaat program benar-benar dirasakan lebih merata oleh masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka stunting dan masalah gizi.
“Mudah-mudahan target pemerintah bisa tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
