Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Anggota Komisi ll DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono menyoroti khusus perihal pergantian direktur perusahaan daerah atau perusda Kaltim.
Hal ini disampaikan Nidya Listiyono usai menghadiri Rapat Paripurna ke-27 dalam rangka Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Raperda P-APBD Tahun 2020.
Tyo – sapaan akrab Nidya Listiyono – minta kepada pemerintah agar terkait pergantian direktur perusda berikutnya dapat melibatkan DPRD Provinsi Kaltim untuk proses seleksi.
“Supaya kita sama-sama bisa mengontrol dan ada bonding (ikatan emosional), sehingga tidak terkesan eksklusif,” kata Tyo di Lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Rabu (16/9/2020).
Hal ini harus dilakukan agar pihaknya mengetahui bahwa eksekutif dan legislatif bisa bersama melakukan pengawasan.
“Tentunya pada saat proper test nanti, mekanismenya harus jalan. Ada komitmen dan grand strategi seperti apa? Sehingga kita tahu dan memang harus ada target, kemudian ada evaluasi,” jelas Anggota Fraksi Golkar itu.
Ke depan lanjut Tyo, evaluasi perlu dilakukan lantaran eksekutif dan legislatif harus realistis mencermati perkembangan perusda.
Menurut Tyo, jika kemarin angkanya minus 20 kemudian berubah jadi minus 10, maka ada progres. Semua harus realistis dengan kondisi perusda saat ini. terkait peluang bisnis dan pandemi Covid-19 hari ini.
Ia berharap agar pimpinan-pimpinan yang akan datang nantinya memiliki semangat, agar hal yang dipimpin menghasilkan kinerja yang baik sesuai bidangnya.
“Setahu saya bulan September ini masa pengurusannya sudah habis. Sekali lagi pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah, gubernur dan wakil benar-benar harus menjadikan ini fokus, sangat penting dan urgent,” tuturnya.
Sebab, kata Tyo, jika salah memilih orang, maka efeknya akan berdampak beberapa tahun yang akan datang.
“Sehingga dari sekarang harus kita pelototi,” tegasnya.
