Reporter: Rexy – Editor: Redaksi
Samarinda,Natmed.id- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-7. Rapat menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang disampaikan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi. DPRD Kaltim pun sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj.
Rapat ini digelar di Gedung D Lantai 6 Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim pada Senin (29/3/2021).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, rapat paripurna kali ini menghadirkan Wagub Hadi Mulyadi untuk menyampaikan LKPj Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Hadi Mulyadi membeberkan ada beberapa poin dalam LKPj. Salah satunya yaitu peningkatan angka kemiskinan sebesar 1 persen, sebelumnya 5,94 persen, lalu meningkat 6,64 persen.
“Ini karena adanya sektor-sektor perekenomian yang terhenti karena Covid – 19. Tapi angka tersebut rendah dibandingkan angka nasional,” jelasnya.
Terkait pemaparan LKPj yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan LKPj secara luas berjalan dengan baik.
“Saya belum menganalisa, tetapi dari yang saya tangkap berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa catatan, kita harus memahami ada keterbatasan karena Covid-19,” ujarnya.
Guna mendalami dan mengevaluasi LKPj lebih lanjut, DPRD Kaltim membentuk Pansus LKPj. Ketua Pansus LKPj dipercayakan kepada Andi Harahap dari Fraksi Golkar dan Wakil Ketua Pansus LKPj adalah Rusman Ya’qub dari Fraksi PPP.
“Ini berkaitan langsung dengan pansus inventarisir aset juga. Semoga bisa bekerja secara maksimal selama 30 hari. Kita akan evaluasi kinerja Pemprov Kaltim. Apalagi ada persoalan infrastruktur dan ekonomi,” tutup Makmur HAPK.
