Samarinda, natmed.id – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Baba, melontarkan kritik terhadap sejumlah persoalan yang kembali mencuat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA/SMK sederajat di wilayahnya pada tahun ajaran 2025/2026.
Ia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan teknis maupun sosial di daerah.
Pada tahap awal pelaksanaan, sistem daring SPMB disebut berjalan cukup lancar. Namun, seiring meningkatnya jumlah pendaftar dan mobilisasi data, gangguan teknis mulai bermunculan dan menciptakan keresahan di kalangan orang tua calon peserta didik.
Masalah ini, menurut Baba, bukan sekadar kendala teknis semata, melainkan cerminan dari lemahnya kesiapan sistem dalam menghadapi dinamika pendaftaran yang masif.
“Kendala ini sedang ditangani, tapi harus menjadi catatan penting agar tidak terulang tahun depan,” ujarnya, Kamis, 17 Juli 2025.
Tak hanya soal teknis, Komisi IV juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur pendidikan yang belum merata, terutama di kawasan pinggiran dan pesisir.
Keterbatasan daya tampung sekolah dan belum optimalnya fasilitas pendidikan di daerah luar perkotaan dinilai menjadi akar dari ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi hingga kini.
Dalam pandangan Baba, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama, bukan semata-mata menjadi beban sekolah yang setiap tahun dipaksa menyesuaikan dengan lonjakan peserta didik.
“Pemerataan akses pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari langkah korektif, Komisi IV merencanakan studi banding ke beberapa provinsi yang dinilai berhasil dalam mengelola sistem penerimaan murid baru secara lebih efisien dan adil. Jakarta dan Jawa Timur menjadi dua daerah yang masuk dalam rencana kunjungan kerja tersebut.
Komisi IV berharap, melalui studi ini, Kaltim dapat mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti mampu menjawab tantangan teknis dan sosial dalam proses penerimaan siswa.
Menurut Baba, praktik dari daerah lain tidak akan diambil mentah-mentah, melainkan akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial yang khas di Kalimantan Timur.
Pendekatan adaptif ini diharapkan bisa menghasilkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, serta mengurangi potensi keluhan tahunan yang selama ini terus berulang.
“Kami ingin membawa praktik terbaik dari daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan di Kalimantan Timur. Harapannya, sistem SPMB ke depan bisa lebih merata, berkeadilan, dan tidak lagi menimbulkan keresahan tahunan,” tutur Baba.
