SANGATTA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mulai melakukan pembenahan data anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan informasi mengenai keberadaan dan jumlah anggota Linmas dapat tersusun dengan lebih baik.
Data yang akurat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat di tingkat daerah.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan perapian data Linmas. Pembenahan dilakukan agar data keanggotaan yang dimiliki dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, proses pendataan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
Hal ini karena kecamatan memiliki informasi mengenai keberadaan anggota Linmas di wilayah masing-masing.
“Kami saat ini sedang merapikan data Linmas. Data anggota yang ada perlu kami sandingkan dan sesuaikan agar informasi yang dimiliki benar-benar jelas,” ujar Fata.
Ia menjelaskan, pembenahan data tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan administrasi dan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Satpol PP.
Bahkan, pihaknya menerima kebutuhan penyandingan data dari Kejaksaan Negeri sehingga data keanggotaan Linmas perlu dipastikan kembali.
Karena itu, koordinasi dengan kecamatan menjadi salah satu langkah penting. Satpol PP membutuhkan dukungan pemerintah kecamatan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi keanggotaan di wilayah masing-masing.
Fata berharap proses pembenahan data dapat berjalan dengan baik sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan anggota Linmas di seluruh Kutai Timur.
“Makanya kami sedang menyandingkan data anggota Linmas yang ada di seluruh kabupaten. Kami ingin data yang dimiliki benar-benar tertata dan bisa digunakan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Melalui pembenahan tersebut, Satpol PP diharapkan memiliki basis data yang lebih terorganisasi untuk mendukung koordinasi dan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa.(ADV/Diskominfo/Kutim).






