Samarinda, natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry menegaskan perlunya penanganan serius terhadap indikasi munculnya praktik prostitusi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah penyangganya.
Menurutnya, permasalahan sosial semacam ini tidak bisa dianggap remeh, terlebih mengingat IKN dirancang sebagai kawasan strategis nasional yang mencerminkan wajah masa depan Indonesia.
Dalam pandangan Sarkowi, pembangunan IKN membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, geliat ekonomi yang ditimbulkan membuka peluang besar bagi pertumbuhan dan investasi.
Namun di sisi lain, dinamika sosial masyarakat sekitar pun ikut berubah, termasuk risiko meningkatnya praktik menyimpang seperti prostitusi.
Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan serius yang sulit dikendalikan.
“Bagaimanapun, ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar IKN. Saya dapat informasi bahwa praktik prostitusi bukan hanya terjadi di dalam IKN, tapi juga menyebar di sekitarnya,” kata Sarkowi, Senin, 21 Juli 2025.
Ia menyampaikan bahwa upaya penanganan tak cukup hanya mengandalkan satu lembaga atau pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi nyata antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita IKN (OIKN), yang masing-masing memiliki kewenangan dan instrumen untuk melakukan langkah preventif maupun kuratif secara terintegrasi.
Langkah preventif, kata Sarkowi, penting untuk dilakukan dengan pendekatan edukatif. Masyarakat lokal, terutama di wilayah yang bersentuhan langsung dengan kawasan IKN, harus diberikan pemahaman dan pembinaan agar tidak tergoda terlibat dalam praktik tersebut, baik sebagai pelaku maupun pengguna jasa.
Di sisi lain, pendekatan kuratif harus berjalan secara paralel. Ini mencakup penegakan hukum secara tegas, peningkatan patroli dan razia di titik-titik rawan, serta pendampingan bagi korban eksploitasi seksual yang telah terlanjur terjebak dalam lingkaran prostitusi.
“Jangan sampai kawasan strategis ini justru menjadi pasar liar karena ada peluang dan tidak ada pengawasan,” tegasnya.
Lebih jauh, Sarkowi mengingatkan bahwa fenomena ini bukan hanya perkara moralitas, melainkan sudah mengarah pada indikasi perdagangan orang.
Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap adanya modus-modus yang mengecoh perempuan dengan janji pekerjaan yang layak di Kalimantan Timur, namun pada kenyataannya mereka justru diarahkan untuk menjadi pekerja seks komersial.
Ia mencontohkan kasus perempuan yang datang dari luar daerah dengan harapan memperoleh pekerjaan bermartabat, namun setelah tiba di lokasi, mereka tidak memiliki daya tawar untuk menolak karena tidak mengenal lingkungan, tidak punya akses hukum, dan tidak didampingi keluarga.
Dalam kondisi seperti itu, mereka rentan untuk pasrah dan akhirnya terperosok dalam jaringan prostitusi.
“Kalau mereka tidak punya akses membela diri atau keluarga di sini, bisa jadi mereka pasrah dan akhirnya terjebak,” ucapnya prihatin.
Melalui sorotan ini, Sarkowi berharap ada kesadaran kolektif untuk menjaga marwah pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan kemajuan bangsa.
Menurutnya, kualitas peradaban di sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur megah, tetapi juga dari bagaimana masyarakatnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Penanganan dini dan strategis, ujar dia, menjadi kunci untuk memastikan bahwa IKN tidak menjadi ladang subur bagi praktik-praktik menyimpang.
Sebaliknya, IKN harus tampil sebagai kawasan yang menjunjung tinggi norma sosial dan nilai luhur bangsa.
