Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Salehuddin menegaskan bahwa capaian penurunan angka stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan prestasi signifikan yang patut diapresiasi.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak menutupi persoalan lain yang masih mengancam, khususnya tingginya angka kematian ibu dan anak di Kukar.
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, prevalensi stunting di Kukar turun drastis dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 14,2 persen pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa upaya kolektif yang dilakukan lintas sektor mulai membuahkan hasil. Salehuddin menyebut keberhasilan tersebut sebagai cermin nyata dari efektivitas pendekatan berbasis komunitas.
“Menurut saya, capaian ini tidak lepas dari peran kawan-kawan ketua RT se Kukar. Mereka adalah ujung tombak aktivasi pembinaan dan sosialisasi stunting, juga kemiskinan dan masalah sosial lainnya,” kata Salehuddin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, dalam keterangannya pada Selasa, 1 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa peran para ketua RT menjadi krusial dalam menjangkau langsung masyarakat di lapisan terbawah. Dari kegiatan posyandu, pendataan balita, hingga sosialisasi gizi keluarga, para ketua RT bertransformasi menjadi jembatan penting antara program pemerintah dan kebutuhan riil warga.
Meski demikian, Salehuddin mengingatkan agar euforia terhadap capaian penurunan stunting tidak membuat semua pihak kehilangan kewaspadaan terhadap isu kesehatan lainnya.
Ia menyoroti bahwa Kukar masih mencatatkan angka kematian ibu dan anak yang tergolong tinggi di antara sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Stunting memang sudah turun, tapi jangan lupa, angka kematian ibu dan anak di Kutai Kartanegara masih termasuk yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota di Kaltim,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, isu kematian ibu dan anak tidak dapat dipandang sebagai kasus medis semata, melainkan bagian dari ekosistem keluarga yang rapuh.
Karena itu, ia mendorong agar Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kaltim tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi diterapkan secara nyata dan menyeluruh.
“Banyak persoalan muncul dari keluarga. Karena itu, kita harus benar-benar serius menerapkan Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Provinsi Kaltim,” katanya.
Ia menambahkan, ketahanan keluarga bukan hanya urusan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan manusia. Dari keluarga yang sehat dan stabil, akan lahir generasi yang kuat secara fisik, mental, dan sosial.
Hal ini, menurutnya, menjadi prasyarat penting untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.
“Maka, sinergi antar OPD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus diperkuat agar angka stunting terus ditekan, dan persoalan kesehatan ibu serta anak juga bisa diselesaikan,” ujarnya.
Dengan capaian yang telah diraih, Salehuddin berharap Kutai Kartanegara bisa menjadi lokomotif dalam upaya penurunan stunting di Kalimantan Timur. Namun ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan itu belum final selama tantangan di bidang kesehatan dasar masih tinggi.
“Menurunkan stunting adalah langkah besar, tapi kita tidak boleh abai pada masalah lain seperti angka kematian ibu dan anak. Itu PR kita bersama,” pungkasnya.
