Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

RUU PDP Ancam Kebebasan Pers

25 September 2022
in Nasional
A A
RUU PDP Ancam Kebebasan Pers
585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta,Natmed.id– Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), dinilai berpotensi akan mengancam kebebasan jurnalis dan juga menutup-nutupi kasus hukum.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat, Novermal Yuska yang mencontohkan seorang jurnalis mengungkap rekam jejak pejabat publik dan bisa dijadikan sebagai delik pidana.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

“Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 64 ayat (4) RUU PDP berpotensi mengancam kerja-kerja jurnalistik dalam meliput suatu sengketa pelanggaran data pribadi di pengadilan, serta dalam melakukan peliputan mengenai catatan kejahatan seseorang terlebih pejabat publik,” kata Novermal, Minggu (25/9/2022), melalui siaran persnya.

Pasal 4 ayat 2 UU PDP menyebutkan kategori data pribadi yang bersifat spesifik yaitu, data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Data dan Informasi Kesehatan, b. Data Biometrik, c. Data Genetika, d. Catatan Kejahatan, e. Data Anak, f. Data Keuangan Pribadi, dan/atau g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ada pula Pasal 65 ayat 2 yang menyebutkan setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.” Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai denda maksimal Rp4 miliar atau pidana penjara 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 2 RUU PDP,” tegasnya.

Kata Novermal, karena catatan kejahatan masuk dalam kategori data pribadi, maka larangan pengungkapan data pribadi pada Pasal 65 ayat 2 tersebut termasuk juga larangan pengungkapan catatan kejahatan.

Menurutnya, akan menjadi ancaman kriminalisasi bagi masyarakat dalam proses seleksi pimpinan penegak hukum seperti rekam jejak calon pimpinan KPK.

“Bisa dibayangkan, di tengah maraknya calon-calon bermasalah melenggang maju pada proses pemilihan, namun masyarakat dipaksa untuk mendiamkan jika mengetahui rekam jejak buruknya,”urainya.

“Maka dari itu, larangan itu jelas merupakan pembiaran dan Ahistorisme dengan permasalahan saat ini. Ditambah lagi, konsep semacam itu,jelas terang benderang melanggar partisipasi masyarakat sebagaimana diatur Pasal 41 ayat (1) dan (2) huruf b UU Tipikor,” sambungnya.

Selain itu, di dalam RUU PDP menurutnya tidak ada harmonisasi dalam kebebasan memperoleh informasi, kebebasan berekspresi.

“Yang jadi sorotan bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi tersebut. Ini yang tidak diharmonisasi di undang-undang ini,” tegasnya.

natmed

natmed

Baca Juga

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ilham

Pemanfaatan AI Semakin Meluas, Disdikbud Kutim Ingatkan Pentingnya Etika Digital dan Kejujuran dalam Menghasilkan Karya

20 November 2026
613
Skuad bulutangkis Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama jajaran pelatih dan ofisial mengabadikan momen kebersamaan usai mencetak sejarah dengan meraih medali emas pertama nomor beregu putra pada Porprov VIII Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.

Daniel Politius Sebayang Bawa PBSI Kutim Ukir Sejarah Emas Beregu Putra di Porprov VIII Kaltim 2026

19 November 2026
3.3k
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Tingkatkan Kualifikasi Tenaga Pendidik, Disdikbud Kutim Fasilitasi 450 Guru Kuliah Setiap Tahun hingga Jenjang S2

18 November 2026
742
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Disdikbud Kutim Siapkan Guru Magister Bahasa Kutai, Mulyono Dorong Pelestarian Bahasa Daerah Lewat Pendidikan

18 November 2026
584
Next Post
Hadi Mulyadi Cari Hasanuddin Mas’ud Dengan Panggilan Ketua

Hadi Mulyadi Cari Hasanuddin Mas'ud Dengan Panggilan Ketua

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.