Samarinda, Natmed.id – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda pada 2025 berhasil menembus angka Rp1 triliun. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat capaian PAD mencapai sekitar Rp1,138 triliun dan menjadikannya sebagai pijakan untuk mengejar target yang lebih agresif pada 2026, dengan fokus utama peningkatan kepatuhan pajak masyarakat.
Kepala Bapenda Kota Samarinda Cahya Ernawan mengungkapkan bahwa capaian PAD 2025 menunjukkan tren peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, PAD Samarinda tercatat berada di kisaran Rp973 miliar.
“Kalau 2025 itu sekitar Rp1,138 triliun. Tahun 2024 Rp973 miliar. Jadi 2025 ini sudah pecah Rp1 triliun PAD kita,” ujar Cahya usai rapat dengan DPRD Kota Samarinda, Jumat 6 Februari 2026.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Samarinda menargetkan PAD mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Namun, target tersebut dinilai tidak akan tercapai tanpa pembenahan serius pada tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Cahya menyebut, tingkat kepatuhan pembayaran PBB saat ini masih di bawah 50 persen dari total objek pajak yang terdaftar.
“Potensi PBB besar, tapi kepatuhannya masih rendah, di bawah 50 persen. Ini yang menjadi fokus utama kami untuk ditingkatkan,” katanya.
Selain meningkatkan kepatuhan, Bapenda juga akan mengoptimalkan penagihan piutang pajak yang belum terbayarkan, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan PBB. Langkah ini dipandang penting untuk menutup celah penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Tak hanya itu, pembaruan data objek pajak juga menjadi agenda prioritas. Cahya mencontohkan masih banyak lahan yang tercatat sebagai tanah kosong, padahal di lapangan telah berdiri bangunan.
“Kalau rumah yang masih terdaftar tanah kosong tapi sudah ada bangunan, akan kita update. Karena nilai PBB-nya tentu berbeda. Itu bagian dari updating data,” jelasnya.
Dari sisi pelayanan, Bapenda mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pembayaran pajak ke depan akan diperluas melalui berbagai kanal digital, seperti QRIS, dompet elektronik, hingga marketplace.
“Kita siapkan kanal-kanal digital supaya masyarakat lebih mudah membayar pajak. QRIS, e-wallet, sampai marketplace,” ujarnya.
Cahya mengungkapkan, kontribusi terbesar PAD Samarinda saat ini masih ditopang oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makan dan minum, PBJT tenaga listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta PBB.
Di sisi lain, ia menilai berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus menjadi momentum bagi daerah untuk lebih mandiri secara fiskal.
“Penurunan TKD ini jadi pembelajaran. Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat. Cara satu-satunya adalah mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan kepatuhan pajak, menagih piutang, memperbaiki data dan meningkatkan pelayanan,” tegasnya.
Dengan strategi tersebut, Bapenda optimistis target PAD Rp1,4 triliun pada 2026 dapat dikejar, meski tantangan kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Kota Samarinda.
