Samarinda, Natmed.id – Peringatan Hari Disabilitas Internasional di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama, Jumat 6 Desember 2025, menjadi panggung bagi penyandang disabilitas.
Peringatan ini menjadi momen untuk menyuarakan kebutuhan yang selama ini tercecer di antara tumpukan regulasi dan implementasi yang belum seragam.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Anni Juwairiyah menyebut momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bahwa negara memiliki kewajiban memastikan akses setara bagi seluruh warganya bukan karena belas kasihan, tetapi karena martabat dan kemanusiaan.
“Disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia. Kesempatan yang setara bukan hadiah, tapi hak,” ujar Anni.
Dalam acara yang mengusung tema “Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas” itu, Anni menilai pembangunan fasilitas rehabilitasi yang diperluas di Odah Bersama harus dibaca sebagai simbol perubahan, ruang yang tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi menjadi rumah pemberdayaan.
Ia berharap panti tersebut berkembang sebagai pusat pelatihan keterampilan, ruang berkesenian, hingga tempat pengembangan talenta penyandang disabilitas.
“Kami ingin tempat ini menjadi pusat pelatihan dan pemberdayaan. Di sini kelak bisa lahir pelukis, pengrajin, atau talenta lain yang memberi warna bagi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Namun, Anni mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak akan berarti tanpa integrasi kebijakan lintas sektor mulai dari pendidikan, dunia kerja, hingga layanan publik. Ia menilai banyak regulasi yang sudah tersedia, tetapi implementasinya berjalan sendiri-sendiri.
“Sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan. Yang belum kuat itu sinkronisasinya. Kami berharap itu dibenahi, bukan hanya hari ini tapi berkelanjutan,” katanya.
PPDI juga mendorong pemerintah membuka lebih banyak kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas lapangan kerja ramah disabilitas. Anni mengusulkan dunia usaha memiliki komitmen yang lebih terukur dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas maupun program pelatihan yang berkelanjutan.
“Bagi kami, kemitraan dengan dunia usaha penting. Ada baiknya perusahaan memiliki program tanggung jawab sosial khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk di desa-desa tempat mereka beroperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, akses layanan publik bagi penyandang disabilitas di daerah terpencil masih terbatas, terutama dalam hal mobilitas dan ketersediaan fasilitas pendukung. Menurutnya, keberpihakan yang nyata hanya mungkin terwujud bila penyandang disabilitas dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.
“Setiap keputusan publik seharusnya melibatkan organisasi disabilitas. Itu bentuk penghormatan dan cara memastikan kebijakan tepat sasaran,” tandasnya.
