Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta menjaga konsistensi dalam mendukung peternak lokal guna memenuhi kebutuhan daging di daerah.
Sebab, keberlanjutan peternakan rakyat dinilai masih terganjal soal ketahanan kelompok dan dukungan jangka panjang dari pemerintah.
Oleh karena itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnandi Ikhsan berharap agar pemerintah aktif mendampingi para peternak sapi. Pendampingan ini untuk menjaga konsistensi peternak, terutama di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjalankan usahanya.
“Kalau Kukar, setahu kami pemerintah banyak men-support peternak dengan bibit-bibit. Tapi, persoalannya bukan di awal saja. Konsistensi memelihara itu yang jadi masalah. Peternakan butuh kesabaran dan ketahanan,” kata Firnandi usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat, 23 Mei 2025.
Menurutnya, usaha peternakan sapi tidak bisa dijalankan secara instan. Dibutuhkan ketekunan jangka panjang dan kekompakan kelompok dalam menjalankan aktivitas pemeliharaan hingga pemasaran hasil ternak.
“Mengelola ternak seperti sapi itu usaha jangka panjang, bukan yang cepat jadi. Makanya, perlu terus dipupuk kebersamaan dalam kelompok,” ucapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Firnandi menyebut bahwa Pemprov Kaltim tengah mendorong model usaha bersama dalam bentuk korporasi berbasis koperasi. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi agar pelaku usaha tidak bergerak sendiri dan hasil yang diperoleh lebih maksimal.
“Pemerintah lewat Dinas Peternakan sedang membangun skema usaha kolektif, sehingga antarpeternak bisa saling memastikan usaha ini berjalan dan menghasilkan,” jelasnya.
Pernyataan Firnandi sejalan dengan arah kebijakan terbaru Pemprov Kaltim yang pada 2025 ini mendorong pembentukan 13 Kelompok Desa Korporasi Ternak (PDKT) di sejumlah kabupaten. Program ini difokuskan pada pembinaan peternak agar mampu mengelola usaha secara korporatif, termasuk melalui pelatihan pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik bernilai jual.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga meresmikan sistem Intensive Farming System (INFASY) di Penajam Paser Utara untuk mendorong praktik peternakan modern. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk pelatihan teknis bagi kelompok tani ternak.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, kebutuhan daging sapi di provinsi ini mencapai sekitar 75.000 hingga 80.000 ekor per tahun. Namun, produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan tersebut. Sisanya masih dipenuhi dari luar daerah, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Jawa.
Firnandi menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program dukungan peternakan. Tujuannya agar target swasembada daging bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, program pemberian bibit tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembinaan teknis, penguatan kelembagaan kelompok, dan akses pasar.
“Kalau hanya bantuan bibit tapi tidak dibina, ya susah berkembang. Pemerintah harus hadir sampai ke hilir, bukan cuma di hulu,” tegasnya.
Firnandi juga mengingatkan bahwa sektor peternakan membutuhkan strategi pembangunan yang tidak parsial, melainkan terintegrasi. Dengan begitu, peternak lokal bisa naik kelas dan turut menjawab persoalan kebutuhan daging nasional dari daerah.
