Jakarta, Natmed.id – Pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia melalui insentif pajak dan berbagai stimulus ekonomi. Langkah strategis ini diumumkan dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2025, Kamis (2/1/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan sektor properti, otomotif, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pemerintah memberikan berbagai stimulus. Mulai dari insentif pajak untuk sektor properti, otomotif, hingga UMKM. Ini adalah wujud dukungan kami terhadap pasar modal dan perekonomian nasional,” ungkap Sri Mulyani dalam acara yang disiarkan langsung melalui channel YouTube salah satu televisi swasta.
Ia lantas menjelaskan sejumlah insentif yang diberikan pemerintah. Di sektor properti, pemerintah membebaskan pajak penjualan untuk rumah hingga Rp2 miliar. Untuk sektor otomotif, kendaraan listrik dan hybrid mendapat diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
UMKM juga mendapat angin segar berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi yang omzetnya di bawah Rp500 juta per tahun. Bagi usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar, tarif pajak final ditetapkan hanya sebesar 0,5%.
“Kami ingin sektor properti, otomotif, dan UMKM tetap bertumbuh, karena sektor-sektor ini berdampak langsung pada perekonomian rakyat,” tegasnya.
Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5% bagi industri padat karya yang melakukan revitalisasi modal. Subsidi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru.
Sri juga menyoroti pentingnya literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, edukasi pasar modal perlu diperkuat agar masyarakat lebih percaya diri dalam berinvestasi.
“Kita ingin masyarakat memahami cara berinvestasi yang sehat. Literasi pasar modal perlu masuk ke kurikulum (pendidikan) agar generasi muda lebih siap dan percaya diri dalam berinvestasi,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku pasar untuk menciptakan pasar modal yang inklusif dan inovatif. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang adaptif dalam menghadapi tantangan global.
“Dengan sinergi, kita dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih inklusif, inovatif, dan bertanggung jawab,” tutupnya.
