Samarinda, natmed.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah pusat dalam menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam.
Ia menyampaikan bahwa sudah terlalu lama provinsi seperti Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu tumpuan utama penerimaan negara, justru menghadapi ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Menurutnya, Kaltim telah memberikan kontribusi besar terhadap kas negara, terutama melalui sektor pertambangan batu bara, kehutanan, dan perkebunan.
Namun kontribusi yang signifikan itu, menurut Hasanuddin, belum diimbangi dengan distribusi dana bagi hasil (DBH) yang proporsional. Ia menilai pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog yang lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi daerah secara serius.
“Selama ini Kaltim menjadi penyumbang utama PNBP nasional, tapi alokasi DBH-nya belum adil. Ketimpangan ini harus segera dibenahi,” tegas Hasanuddin saat ditemui di Gedung E DPRD Kalimantan Timur, Selasa, 15 Juli 2025.
Kecamannya terhadap distribusi fiskal yang tidak setara bukan hanya ditujukan untuk kepentingan daerah yang ia wakili. Hasanuddin secara tegas menyatakan bahwa perjuangan untuk keadilan fiskal adalah bagian dari misi nasional yang lebih besar, membangun sistem keuangan negara yang berpihak dan berimbang bagi seluruh daerah penghasil SDA di Indonesia.
Ia mendorong agar semangat kolektif dari daerah-daerah penghasil segera dibangun dan diperkuat dalam satu gerakan bersama.
“Ini bukan semata soal Kaltim, tapi demi menciptakan sistem fiskal nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Hasanuddin mendorong adanya diplomasi fiskal yang terstruktur dan konsisten.
Karena menurutnya, dialog dan negosiasi antara daerah dan pusat tidak boleh bersifat insidental atau reaktif semata, melainkan harus diwadahi dalam forum-forum resmi yang melibatkan unsur lintas sektor, termasuk pemerintah, DPR, asosiasi daerah penghasil, serta kelompok masyarakat sipil.
Ia menyebut bahwa inisiatif membentuk aliansi strategis lintas daerah bisa menjadi salah satu kunci dalam memperkuat posisi tawar di hadapan pemerintah pusat.
Tak hanya mengandalkan suara parlemen daerah, Hasanuddin menilai bahwa keberhasilan agenda reformasi fiskal akan sangat bergantung pada keterlibatan multipihak.
Karena itu, ia mengajak seluruh unsur di Kalimantan Timur, dari eksekutif, legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat, untuk bahu-membahu membangun kesadaran publik tentang urgensi perjuangan ini.
Ia menyebutkan bahwa beban memperjuangkan keadilan fiskal tidak boleh hanya diletakkan di pundak satu lembaga, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang diperjuangkan secara kolektif.
“Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai daerah penghasil SDA justru terus tertinggal dari sisi pembangunan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga menyampaikan kesiapan DPRD Kalimantan Timur untuk menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Lembaga legislatif, kata dia, akan terus aktif menyuarakan rekomendasi-rekomendasi strategis yang berbasis konstitusi dalam forum nasional, termasuk mendorong adanya revisi kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah penghasil.
