Kukar, Natmed.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni, mengatakan bahwa masih terdapat 58 desa di wilayah kerjanya yang belum teraliri listrik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa desa-desa tersebut tetap harus diberi akses untuk terkoneksi dengan dunia luar melalui jaringan internet.
“Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih ada daerah yang belum punya. Kita masih punya PR 58 desa yang belum teraliri listrik,” ujar Sri Wahyuni kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim di Ballroom Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis, 15 Mei 2025
Ia menekankan pentingnya terobosan dalam pembangunan infrastruktur digital yang menjangkau desa-desa terpencil, meskipun dihadapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas dasar.
“Apakah kita harus menunggu desa itu ada aliran listriknya dulu untuk bisa mengenal dunia luar, untuk bisa berakselerasi dalam mengetahui perkembangan zaman? Tentu tidak,” tegasnya.
Program prioritas yang dibahas dalam forum tersebut adalah “Internet Desa Gratis”, sebuah kebijakan strategis yang digagas Pemprov Kaltim untuk menjawab ketimpangan akses komunikasi dan informasi.
Program ini dirancang agar dapat menjangkau seluruh desa di Kaltim, termasuk yang belum memiliki jaringan listrik. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah merancang pola penyediaan jalur internet dengan pendekatan fleksibel.
Di wilayah yang memungkinkan, jaringan akan dibangun menggunakan sistem Fiber Optic. Sementara itu, desa-desa yang belum terjangkau jaringan kabel atau masih mengalami krisis listrik akan dibantu dengan teknologi tenaga surya sebagai sumber energi utama.
Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan akses internet yang murah dan efisien bagi masyarakat desa. Hal ini sekaligus mempercepat integrasi wilayah-wilayah tertinggal ke dalam arus transformasi digital nasional.
Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia mendorong Dinas Kominfo di seluruh daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program tersebut.
“Kami berharap program provinsi ini mendapat supervisi, pendampingan, dan pengawasan dari kabupaten dan kota,” katanya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan teknis maupun administratif yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan program. Dengan pemetaan tantangan yang akurat, diharapkan kebijakan internet gratis dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur ini dapat berjalan secara efektif dan merata. (Adv)
