Samarinda, Natmed.id – IKIP PGRI Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat 255 kuota Program Pendidikan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kaltim pada tahun akademik ini. Namun, pencairan dananya masih tertahan akibat sejumlah dokumen mahasiswa yang belum lengkap.
Hal ini disampaikan Rektor IKIP PGRI Kaltim Suriansyah usai menghadiri Launching Proper “Peta Folpen”, “Buku Pintar Gaspol Pendidikan”, dan penyerahan simbolis UKT Gratispol di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 17 November 2025.
Suriansyah mengatakan perguruan tinggi swasta sudah lama menunggu realisasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi faktor utama yang menghambat pencairan.
“Nomor rekening kampus sudah diminta minggu lalu, tapi masih ada NIK mahasiswa yang salah, itu yang menunda,” ujarnya.
Lebih dari 50 persen data mahasiswa penerima sudah terverifikasi. Kampus optimistis pencairan bisa dilakukan dalam waktu dekat setelah dokumen diperbaiki. “Kalau semua sudah clear, tinggal menunggu proses di provinsi. Mahasiswa sangat menunggu ini karena UKT mereka ada di situ,” katanya.
Dari 255 kuota Gratispol, program studi Pendidikan dan Pelatihan Olahraga (PKO) 125 kuota, Pendidikan Ekonomi (PE) 80 kuota dan Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif (PVTO) 50 kuota. Penerimaan mahasiswa baru untuk Prodi PKO bahkan melebihi kuota, sementara PE masih tersisa beberapa kursi dan PVTO baru terisi sekitar 23 persen.
Suriansyah menyambut baik keputusan pemerintah provinsi yang juga mengikutsertakan mahasiswa semester 2 sampai 8 dalam program Gratispol. Ia menyebut kebijakan itu sangat membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. “Ini mencerahkan, terutama bagi mahasiswa dengan ekonomi terbatas,” tambahnya.
Selain bantuan UKT, Suriansyah berharap pemerintah juga mempertimbangkan dukungan bagi kualitas institusi. “Kami berharap bukan hanya mahasiswa yang dibantu, tapi perguruan tingginya juga. Kalau ada bantuan untuk sarana atau peningkatan kualitas, tentu sangat membantu,” katanya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses penyaluran. Ia meminta seluruh PTS segera menyelesaikan administrasi agar usulan dapat diproses sesuai mekanisme hibah daerah.
“Masih ada beberapa PTS yang belum memenuhi administrasi. Kami minta segera diselesaikan agar bisa diajukan melalui Biro Kesra dan diverifikasi BPKAD,” ujarnya.
Rudy memastikan pemerintah siap menyalurkan dana segera setelah seluruh prosedur terpenuhi. “Begitu lengkap dan sesuai mekanisme, dana bisa langsung disalurkan,” tegasnya.
