Banjarmasin,Natmed.id – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi minta kabupaten/kota untuk meningkatkan semangat dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia.
“Namun perlu diperhatikan bahwa masih ada daerah yang belum mencapai hasil maksimal karena ada beberapa kendala dalam pelaporan, di antaranya data dukung yang diupload, rotasi pejabat yang membidangi rencana aksi HAM, sistem jaringan internet di kabupaten/kota, serta pemahaman terhadap aksi HAM,” kata Hadi saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Rakor Ranham) Kabupaten/Kota Se-Kaltim dan Perangkat Daerah yang digelar di Ballroom Hotel Fugo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/5/2023).
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendukung penuh dan turut serta menyukseskan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025.
Ia kemudian menjelaskan, Ranham 2021-2025 berfokus pada pemenuhan empat kelompok sasaran, yakni hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas dan hak masyarakat hukum adat. Dimana ukuran keberhasilan dalam pencapaian per catur wulan mulai pemetaan dan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan/atau pengawasan serta evaluasi.
Ia berharap melalui rakor tersebut dapat ditemukan solusi persepsi dan pemahaman dalam mengimplementasikan program-program rencana aksi HAM di Provinsi Kaltim sehingga dapat terlaksana optimal, efektif dan berkesinambungan.
“Mari bersama kita membangun sinergi dengan perangkat di daerah yang memegang peranan dalam menyediakan data, sehingga program aksi HAM bisa terlaksana dengan maksimal. Mari kita bangun semangat untuk membangun dan mewujudkan daerah kita menjadi daerah yang peduli HAM,“ ajaknya.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim Suparmi, selaku ketua panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan rakor dalam rangka evaluasi pelaporan capaian aksi HAM tahun 2022 dan selanjutnya persiapan pelaporan kabupaten/kota peduli HAM tahun 2023.
Melalui kegiatan ini, para peserta rakor bisa lebih memahami dan mengetahui tata cara pengisian pelaporan rencana aksi HAM tahun 2023 untuk mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM di Kaltim.
“Rakor ini dihadiri kurang lebih 60 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Bappeda,” jelasnya.
