Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Hartono Basuki mengatakan bahwa persoalan ketimpangan fasilitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada akses pendidikan yang tidak merata dan memicu kepadatan siswa di kota-kota besar seperti Balikpapan.
“Ini belum berbanding lurus dengan lulusan siswa dari SMP atau sederajatnya. Ini perlu dipikirkan, agar tidak terjadi penumpukan di kota,” tuturnya Hartono kepada natmed.id pada Senin, 30 Juni 2025.
Ia menilai, kebutuhan akan pendidikan berkualitas adalah keinginan dasar setiap orang tua untuk masa depan anak-anaknya. Namun, ketimpangan fasilitas dan kualitas antarwilayah memaksa sebagian besar lulusan SMP dari daerah memilih melanjutkan pendidikan di kota-kota yang dianggap memiliki sekolah unggulan.
Situasi ini terlihat nyata di Balikpapan. Hartono menyebutkan, sejumlah SMA Negeri di kota tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas setiap tahun ajaran baru.
Sekolah-sekolah negeri yang seharusnya menjadi tulang punggung pendidikan justru hanya mampu menampung sekitar separuh dari total siswa yang mendaftar.
“Itu hanya Balikpapan saja, belum lagi ditambah kelulusan dari daerah sekitarnya. Nah ini tidak terlepas dari kualitas pendidikan di Kabupaten PPU dan Paser,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Tanpa langkah konkret dan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong pemerataan fasilitas serta kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota, maka kepadatan di sekolah tertentu akan terus terjadi, sementara daerah lain tertinggal dalam akses dan mutu pendidikan.
“Nah ini tugas pemerintah provinsi agar adanya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kalimantan Timur,” tegas Hartono.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai ketergantungan pada sekolah-sekolah unggulan di kota besar telah menciptakan ketimpangan yang membebani kapasitas infrastruktur pendidikan dan meminggirkan potensi pengembangan pendidikan di wilayah lain.
Oleh karena itu, Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera merancang kebijakan strategis, termasuk pembangunan unit sekolah baru, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan distribusi sarana pendidikan secara adil di seluruh wilayah.
