Reporter: Akmal-Editor: Redaksi
Samarinda,Natmed.id– Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan Jembatan Mahkota II sampai saat ini masih belum bisa dibuka. Alasannya menyangkut keselamatan warga sekitar dan pengguna jalan.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat melaksanakan konferensi pers bersama awak media di Anjungan Balai Kota Samarinda, Selasa (11/5/2021).
Andi Harun menjelaskan telah terjadi pergeseran pada Jembatan Mahkota II ke arah kanan dan menjauh dari arah piylon sekitar 7 milimeter. Kemudian pergeseran menurun sekitar 30 milimeter.
“Dalam kontek hukum konstruksi tentunya ini sangat serius. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Kepala Dinas PUPR walaupun setiap harinya, day to day kita lakukan pengukuran, tapi tidak cukup untuk kita memutuskan membuka akses Jembatan Mahkota II,” beber Andi Harun.
Dia menyebutkan pihaknya menjalin komunikasi bersama Kementerian PUPR secara virtual karena pandemi Covid-19.
“Melalui pertemuan secara virtual akhirnya dapat disimpulkan beberapa aspek teknis untuk dilakukan penelitian,” ujar Andi.
Diketahui, upanya dari konsultan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda melakukan survei pengukuran bersama dengan PT Nindya Karya sebagai kontraktor pada proyek pembangunan jembatan tersebut.
“PT Nindya Karya itu juga melakukan pengukuran, dengan menggunakan alat yang sama yaitu TS (total station). Setelah keduanya melakukan survei dan hasilnya diekspos ternyata, walaupun menggunakan alat yang sama hasilnya berbeda,” jelasnya.
Melalui hasil survei, kesimpulan pada saat itu oleh PT Nindya Karya menyatakan bahwa tidak terjadi pergeseran. Kalaupun terjadi pergeseran angkanya masih sebatas margine of eror.
“Pihak terkait tentunya sangat memperhatikan dengan detail. Setelah ditelusuri lebih teliti lagi kita mendapatkan dua hasil yang berbeda walaupun dengan alat yang sama,” ungkapnya.
Yang pertama hasilnya menyatakan ada pergeseran. Sedangkan hasil yang kedua menyatakan tidak terjadi pergeseran.
“Ternyata titik pangkal permasalahannya adalah PT Nindya Karya walaupun menggunakan alat yang sama, tapi menggunakan kordinat global. Kemudian pihak konsultan menggunakan kordinat lokal,” tuturnya.
Akibat terjadinya perselisihan, akhirnya atas arahan Direktur Pengembangan Jembatan Kementerian PU menyatakan untuk lebih baik menggunakan alat dan titik kordinat yang sama.
“Ternyata hasilnya alhamdulillah tidak terjadi perselisihan,” seru Andi.
Ia katakan, kesimpulan sementara semuanya relatif aman hingga hari ini. Lalu ada berbagai macam usulan secara internal bahkan Kepala Dinas PUPR menyarankan untuk Jembatan Mahkota II dibuka untuk roda dua saja.
“Tetapi saya tetap bilang bahwa kita harus tetap kembali kepada peraturan. Ketika ada suatu insiden dalam soal jembatan maka kemudian yang harus memberi kewenangan untuk mengizinkan jembatan itu bisa dibuka atau tidak adalah Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Pembangunan Jembatan,” tegas Andi.
Oleh sebab itu atas dasar usulan yang diberikan, dia meminta untuk memberikan surat kepada menteri yang terkait agar mendapatkan final statement boleh atau tidak untuk kembali menggunakan akses jembatan tersebut.
“Di sisi lain, pemerintah juga masih menunggu kedatangan alat yang stoknya tidak banyak. Alat ini harus inden selama 6 minggu di Jakarta. Yaitu, crack direction microsoft untuk menguji soal keretakan yang terjadi di jembatan,” tambahnya.
Andi Harun memohon pengertian dan kesabaran warga terkait masalah ini. Dia juga berharap dukungan media untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat.
“Mungkin ini memang berat, tapi percayalah pemerintah mengambil kesimpulan bahwa belum bisa untuk dibuka. Karena ini adalah bentuk kehati-hatian kita untuk tidak berspekulasi dan juga menghindari guna kepentingan keselamatan warga,” pungkasnya
