Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Darlis Pattalongi menegaskan perlunya menghapus dikotomi antara sekolah negeri dan swasta dalam rangka mengatasi masalah daya tampung peserta didik baru di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menurutnya, paradigma yang membedakan sekolah negeri dan swasta sudah semestinya ditinggalkan, sebab keduanya memiliki misi yang sama dalam mendidik generasi muda dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam pandangan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim itu, akar persoalan daya tampung bukan terletak pada kurangnya bangunan atau ruang kelas semata, tetapi juga pada pemahaman publik yang cenderung memprioritaskan sekolah negeri dibandingkan swasta.
Padahal, lanjutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh status kelembagaan sekolah.
“Banyak lulusan sekolah swasta tetapi bisa berprestasi pada bidang-bidang tertentu,” katanya Darlis usai mengikuti rapat di Kantor DPRD Kalimantan Timur pada Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menyebut, terdapat sejumlah sekolah swasta yang berhasil mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) secara efektif. Pengelolaan yang baik itu, menurutnya, menjadikan sekolah-sekolah tersebut mampu bersaing dan berkembang secara signifikan.
Karena itu, Darlis menilai penting bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, untuk aktif menyosialisasikan bahwa sekolah swasta bukanlah pilihan kelas dua. Edukasi publik semacam itu dinilai krusial agar persepsi yang keliru di tengah masyarakat dapat diubah.
“Jangan sampai ada persepsi di masyarakat bahwa yang menjadi prioritas utama hanya di sekolah negeri. Jika itu terjadi, maka sampai kapan pun persoalan daya tampung tidak akan terselesaikan,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Darlis juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim yang tengah menyiapkan dua strategi untuk merespons keterbatasan daya tampung di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kutai Timur.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 512 siswa di dua kecamatan itu gagal masuk sekolah negeri karena keterbatasan ruang belajar.
Solusi pertama, pemerintah berencana mendirikan unit sekolah baru di dua kecamatan tersebut yang dikenal memiliki kepadatan penduduk tinggi.
Sedangkan solusi kedua adalah penambahan ruang kegiatan belajar (RKB) di 17 sekolah yang tersebar di kawasan Kecamatan Sanata.
Namun di luar upaya pembangunan fisik, Darlis juga menekankan perlunya dukungan terhadap inisiatif masyarakat atau lembaga swasta dalam mendirikan sekolah-sekolah baru.
Ia mengingatkan, sektor swasta telah terbukti memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dunia pendidikan di Kalimantan Timur, sehingga seharusnya tidak dikesampingkan.
Darlis menuturkan bahwa pihaknya mengajak rekan-rekan di DPRD Kutai Timur untuk bersama-sama membangun pemahaman dan turut menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.
“Begitu pula mensosialisasikan bahwa bersekolah di sekolah negeri sama juga dengan sekolah di swasta. Dengan demikian, di sekolah negeri kita ciptakan penambahan, tetapi sekolah swasta juga tidak boleh mati,” tutupnya.
