Samarinda, natmed.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi menegaskan program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kualitas dosen, guru, dan sarana pendidikan, sebagai bagian penting peningkatan SDM.
Program pembebasan UKT yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menuai dukungan luas. Namun, perhatian terhadap kualitas pendidikan dinilai belum seimbang dengan antusiasme soal pembiayaan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menegaskan bahwa pembebasan UKT menjadi dalih untuk mengabaikan kualitas tenaga pengajar dan sarana pendidikan.
“Kita harus kawal ini. Jangan sampai gratis UKT, tapi kualitas dosennya kita abaikan, kualitas fasilitasnya kita abaikan. Ini bisa membuat tujuan peningkatan SDM malah gagal,” ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD Kaltim, Selasa, 17 Juni 2025.
Menurutnya, pendidikan yang kuat tidak hanya bergantung pada pembebasan biaya kuliah, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik serta ketersediaan dan kelayakan infrastruktur pendidikan. Darlis menyebut bahwa kelayakan hidup guru dan dosen adalah faktor penting yang juga harus masuk dalam prioritas alokasi anggaran.
“Kalau guru dan dosennya masih hidup dalam kondisi pas-pasan, bagaimana mungkin kita berharap mereka bisa meningkatkan kualitas mengajar? Kualitas itu bukan hanya soal metode mengajar, tapi juga menyangkut kelayakan hidupnya,” tegasnya.
DPRD Kaltim melalui Komisi IV pun mendorong agar alokasi anggaran tidak hanya difokuskan pada UKT, tapi juga memperhatikan tunjangan dan insentif tenaga pendidik, terutama guru honorer yang belum masuk dalam skema P3K. Ia menyoroti fakta bahwa banyak guru honorer tetap aktif mengajar di sekolah, namun tidak tercatat dalam sistem karena alasan administratif seperti akreditasi sekolah.
“Jangan karena ingin kejar akreditasi, lalu tenaga honorer disembunyikan dari laporan. Mereka juga berkontribusi nyata di ruang-ruang kelas kita,” ujarnya.
Komisi IV juga menyoroti perlu adanya perbaikan sistem database pendidikan di Kaltim yang hingga kini dinilai masih semrawut. Data yang tidak valid dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dan menghambat distribusi kesejahteraan bagi tenaga pengajar.
Di sisi lain, Darlis tetap memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov yang sudah berani memulai program bantuan pendidikan meski dalam keterbatasan fiskal. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pembebasan UKT tahun 2025 ini masih bergantung pada anggaran refocusing dari pemerintahan sebelumnya, sehingga cakupannya terbatas.
Namun, ia mengingatkan bahwa program pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada angka-angka penerima bantuan, tetapi harus diiringi dengan perbaikan sistemik pada aspek kualitas.
“Kami di Komisi IV juga akan dorong agar payung hukum program ini ditingkatkan dari sekadar Pergub menjadi Perda, agar implementasi dan pengawasannya bisa lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Darlis menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya keseimbangan antara akses dan mutu.
“Gratis itu penting, tapi pendidikan yang berkualitas jauh lebih penting. Jangan sampai anak-anak kita hanya mendapatkan bangku, tapi tidak mendapatkan kualitas pembelajaran yang layak,” pungkasnya.
Komitmen DPRD Kaltim melalui Komisi IV menjadi penting sebagai pengimbang program-program populis di bidang pendidikan. Di tengah semangat memberi akses seluas-luasnya, fokus terhadap kualitas dan kesejahteraan tenaga pengajar tetap harus menjadi prioritas, agar pembangunan SDM Kaltim tidak berhenti pada jumlah, melainkan juga berakar pada mutu.
