Samarinda, Natmed.id – Harga sembako di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur terus melonjak karena akses infrastruktur yang terbatas. Distribusi logistik hanya bisa melalui jalur laut berbayar milik swasta, membuat kebutuhan dasar warga sulit terpenuhi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Dapil VI Syarifatul Syadiah menyoroti kondisi ini dan mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan pihak swasta, termasuk perusahaan besar seperti KPC untuk mempercepat pembangunan fasilitas dasar.
“Kebutuhan masyarakat di Sandaran harus tetap menjadi perhatian. Sekecil apa pun wilayahnya, warga berhak mendapat layanan telekomunikasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan,” kata Syarifatul, Senin 1 Desember 2025.
Sebagai kecamatan terpencil dengan jumlah penduduk relatif sedikit, pembangunan di Sandaran memang membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang. Namun, Syarifatul menegaskan keterbatasan dana APBD tidak boleh menghambat pelayanan dasar.
“Kalau hanya mengandalkan APBD Kutim, pembangunan bisa terhambat karena pendapatan daerah ikut turun akibat pemangkasan transfer pusat. Itu sebabnya kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga perusahaan sangat penting,” ujarnya.
Legislator Partai Golkar ini menekankan peran CSR perusahaan tidak boleh terbatas di lingkar tambang saja. Wilayah terpencil seperti Sandaran juga membutuhkan perhatian, terutama untuk memperbaiki akses dan menurunkan harga bahan pokok.
“Perusahaan jangan hanya fokus CSR di lingkar tambang. Ada wilayah lain yang sangat membutuhkan seperti Sandaran. Dengan kolaborasi, masalah mahalnya sembako dan keterisolasian bisa diatasi,” tegasnya.
Syarifatul berharap isu Sandaran menjadi prioritas pembangunan agar ketimpangan antarwilayah di Kutai Timur tidak semakin lebar.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal. Mereka juga bagian dari Bumi Etam dan berhak mendapat pelayanan setara,” pungkasnya.
