Penajam, Natmed.id – Sejumlah kepala daerah di Indonesia cukup aktif menggunakan media sosial (medsos) untuk berkomunikasi dan menyapa warganya.
Seperti Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Viral setelah memposting sebuah foto berupa hasil pembahasan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR PPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di media sosial Instagram pribadinya. Kamis (25/11/2021) malam.
Dalam photo yang diunggahnya, merupakan berita acara hasil pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yang digelar di Gedung DPRD PPU, Rabu (24/11/2021) lalu.
Dalam berita acara hasil pembahasan tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara Banggar dan TAPD yaitu pertama alokasi anggaran gaji tenaga harian lepas (THL) dilakukan pengurangan sebesar Rp 50 miliar.
Kedua alokasi dana kurang bayar DBH dan dana kurang bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp 43 miliar.
Berdasarkan dua item tersebut akan dialokasikan untuk pertama angararan Rp 43 miliar untuk pokok-pokok pikiran DPRD PPU.
Dan kedua anggaran sebesar kurang lebih Rp 48 miliar untuk pembayaran pembiayaan TA 2020 dan TA 2021.
Dalam cuitannya, AGM menuliskan deskripsi.
“Maaf melihat kondisi saat ini apapun yang bersifat pokok tidak boleh kami potong dan tidak bisa saya jalankan keinginan dan memuaskan para bapak ibu yang terhormat. Saya akan terus menjalankan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai UMK tentang gaji para honorer di Penajam Paser Utara. Karena setetes keringat mereka sangat berarti buat kami. Apapun yang terjadi saya tidak akan mengorbankan mereka dari pada kepentingan lainnya. Terima kasih salam dari saya AGM. @dprd_ppu,” tulisnya melalui instagram AGM.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD PPU, Wakidi mengaku kurang sependapat dengan cara AGM.
Dirinya sangat menyayangkan sikap AGM lantaran telah menyebarkan hasil rapat yang seharunya hanya di ranah internal menjadi konsumsi publik.
“Tidak masalah main di medsos yang penting tidak bikin resah saja. Karena dia itu bupati, salah satu tugasnya menjaga ketentraman masyarakat. Bikin status yang membuat masyarakat tenang saja,” ujar Wakidi melalui aplikasi Whatsapp kepada Natmed.id, Senin (29/11/2021).
Melihat fenomena tersebut, pengamat politik Sony Sudiar dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda angkat bicara. Menurutnya, pejabat publik bebas menggunakan sosial media.
“Saran saya ada tim admin sehingga ide atau substansi muncul bahasa baku yang harus disampaikan kepada publik, ” tutur Sony saat dihubungi Natmed.id, Rabu (1/12/2021).
Sony memberikan alasan tim admin sangat penting. Dikhawatirkan ada bahasa sehari-hari yang disalahartikan oleh publik. Maraknya penggunaan internet membuat masyarakat terbuai dengan segala kemudahan dan keefisiensian menggunakan internet.
“Yang dipakai AGM adalah komunikasi 2.0 merupakan komunikasi yang tercipta dengan feedback langsung antara komunikator dengan komunikan,” tambahnya.
