Samarinda, Natmed.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sa’duddin menargetkan sejumlah aset pendidikan berupa lahan dan bangunan SMA yang ada di kabupaten dan kota sudah tuntas diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“BPKAD menargetkan pada akhir tahun ini semuanya akan selesai dan kami akan kelola sebaik-baiknya aset yang telah diserahkan oleh pemerintah kabupaten dan kota ke Pemprov Kaltim,” kata Sa’duddin, usai menghadiri rapat bersama Komisi IV di Gedung DPRD Kaltim, Kamis (26/8/2021).
Ia mengatakan aset pendidikan yang belum diserahkan tersebut berada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Nilai aset yang terbesar adalah di Kota Samarinda Rp 600 miliar. Sedangkan di Kabupaten Kukar senilai Rp 300 miliar dan di Kabupaten Mahulu senilai Rp 7 miliar.
Adapun yang menjadi prioritas terhadap aset tersebut adalah lahan atau tanah yang belum bersertifikat, secepatnya akan disertifikatkan.
Sebenarnya sejak tahun 2017 penyerahan aset itu sudah dilakukan. Sehingga pada tahapan pemeriksaan tahun 2018, BPKAD melakukan koreksi ditemukan masih ada ketentuan yang belum terselesaikan.
Sa’duddin mengakui tiga daerah tersebut sudah melewati beberapa tahapan, BPKAD pun pada saat itu telah menuntaskan 7 sertifikat. Akan tetapi sejak awal mewabahnya Covid-19 maka terhalang untuk melanjutkan sertifikasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi menganggap jika permasalahan sertifikat maupun lahan yang belum tuntas terus diberikan maka akan berdampak kepada pihaknya.
“Pas kita mau bangun fasilitas tentu ditanya, sertifikatnya ada nggak, terus ini punya siapa. Kan ini belum diverifikasi jadi ya terkendala di situ,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin akan menyatakan menindaklanjuti ke kabupaten maupun kota yang belum sepenuhnya secara administrasi menyerahkan aset.
“Jadi beberapa temuan yang kita dapatkan di lapangan, aset pendidikan itu sebenarnya, seluruh aset kabupaten dan kota sudah diserahkan ke BPKAD Kaltim. Tetapi tidak sepenuhnya sudah teradministrasi,” jelas Salehuddin.
Dia menambahkan permasalahan yang ditemukan berupa aset bangunan. Beberapa pihak menyatakan terkendala penyerahan aset. Komisi IV tetap meminta agar pihak Pemprov untuk bekerja maksimal menangani hal tersebut.
“Meski demikian saya tetap mengapresiasi kinerja Pemprov Kaltim yang sudah mengidentifikasi aset yang sudah diserahkan,” tutupnya.
