Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan mengatakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang menaikkan alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan langkah konkret dalam memperkuat pendidikan dasar, terutama bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi sinyal positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program wajib belajar sembilan tahun yang selama ini masih menghadapi tantangan serius, khususnya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Dalam keterangan yang disampaikan usai Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kalimantan Timur pada Rabu, 9 Juli 2025, Agusriansyah menyebut bahwa besaran BOSDA yang ditetapkan Pemkab Kutim untuk tahun ini mencapai Rp1 juta per siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Rp1,5 juta per siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Ini di luar dari bantuan seragam sekolah dan kebutuhan lainnya. Saya kira ini langkah positif yang patut diapresiasi,” ujar Agusriansyah.
Ia memandang penambahan alokasi dana tersebut sebagai langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah yang masih menjadi problematika pendidikan di daerah.
BOSDA, kata Agusriansyah, memiliki peran sentral dalam menutup celah ketimpangan akses pendidikan dasar, terutama bagi keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi. Bantuan semacam ini, menurutnya, bukan hanya soal dukungan anggaran, melainkan juga bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap generasi muda di wilayahnya.
“Dengan adanya BOSDA yang diperkuat, harapannya tak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena alasan biaya,” imbuhnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menegaskan bahwa BOSDA memiliki perbedaan mendasar dengan program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Bila Gratispol dirancang untuk menjangkau jenjang pendidikan lanjutan seperti SMA/SMK hingga perguruan tinggi, maka BOSDA dikhususkan untuk menopang pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Program Gratispol itu dari provinsi, untuk SMA/SMK dan pendidikan tinggi. Jadi tidak berkaitan langsung dengan SD dan SMP,” tutur Agusriansyah menerangkan.
Meski memberikan apresiasi, Agusriansyah turut mengingatkan agar peningkatan anggaran tersebut tidak berhenti pada nominal belaka.
Ia mendorong Pemkab Kutim untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil hingga validasi data siswa agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program BOSDA pun menurutnya mutlak diperlukan, dan harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak sekolah serta masyarakat sipil.
Ia menyebut, peningkatan BOSDA seharusnya tidak berhenti sebagai kebijakan populis tahunan, melainkan menjadi bagian dari desain jangka panjang yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan dasar secara berkelanjutan.
“Langkah Pemkab Kutim sudah baik. Tapi ini harus dibarengi dengan pembenahan lainnya agar benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Kita ingin semua anak di Kutim punya akses pendidikan yang adil dan bermutu,” kata Agusriansyah.
Dengan semangat reformasi pendidikan yang terus tumbuh, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap bahwa dukungan anggaran seperti BOSDA akan menjadi fondasi bagi tumbuhnya sumber daya manusia Kutai Timur yang unggul dan mampu bersaing di masa depan.
