Samarinda, Natmed.id – Kepastian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 masih menggantung. Hingga awal tahun anggaran 2026, ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu belum tercantum dalam APBD murni, sehingga realisasinya kini bergantung pada keputusan anggaran perubahan.
Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Muhammad Faisal mengakui hingga saat ini belum ada alokasi anggaran khusus Porprov dalam APBD 2026. Meski demikian, Dispora masih menyimpan optimisme kegiatan tersebut tetap bisa digelar.
“Untuk sementara kami masih optimis Porprov 2026 bisa dilaksanakan. Memang di anggaran murni 2026 belum teranggarkan, tapi insyaallah akan masuk di anggaran perubahan,” ujar Faisal, Minggu, 1 Februari 2026.
Ketergantungan Porprov pada APBD perubahan menimbulkan tanda tanya, mengingat agenda ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dari rantai pembinaan prestasi olahraga daerah.
Porprov menjadi pintu awal seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTT-NTB).
Faisal menyebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah menyampaikan harapan agar kondisi fiskal daerah memungkinkan Porprov tetap dianggarkan pada perubahan APBD.
“Bapak Gubernur berpesan, mudah-mudahan kondisi keuangan kita membaik dan Porprov bisa dianggarkan di perubahan,” katanya.
Ia menegaskan, waktu pelaksanaan Porprov direncanakan pada akhir 2026 agar memberi ruang persiapan yang cukup menuju PON 2028. Menurutnya, tahapan pembinaan atlet tidak bisa ditunda tanpa risiko terhadap prestasi daerah.
“Target kami memang di akhir tahun 2026. Karena setelah Porprov, 2027 kita harus mulai pembentukan tim, desentralisasi atlet, training center, Pra-PON, lalu PON 2028,” jelas Faisal.
Menurut Faisal, semakin panjang waktu persiapan, semakin besar peluang Kaltim membentuk tim yang solid dan kompetitif di tingkat nasional.
“Kalau jaraknya panjang, waktunya cukup untuk membentuk tim yang solid. Saya rasa peluang kita semakin baik,” ujarnya.
Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah, belum terakomodasinya Porprov di APBD murni 2026 memunculkan kekhawatiran tersendiri di kalangan pelaku olahraga.
Ketidakpastian anggaran berpotensi mengganggu kesiapan daerah, baik dari sisi pembinaan atlet, kesiapan cabang olahraga, maupun peran kabupaten dan kota sebagai peserta.
Dispora Kaltim menegaskan tetap berupaya menjaga kesinambungan pembinaan olahraga agar tidak terputus, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
“Mudah-mudahan semua rencana ini bisa terwujud dan olahraga Kaltim terus berkembang,” harap Faisal.
