Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa tidak ada defisit dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ia menyebut bahwa yang dilakukan hanyalah penghematan sebesar 8 persen dan bukan defisit, sehingga tidak mengganggu pengeluaran wajib.
“Bukan defisit. Itu di target Silpa. Diperkiraan, dengan sisa waktu yang ada, beberapa OPD tidak bisa menyelesaikan secara 100 persen. Sehingga kita asumsikan menjadi Silpa pada tahun yang berjalan,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai penandatangan KUA-PPAS tahun 2025 di Gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (22/7/2024).
Pada menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024, Pemkot Samarinda perlu menyesuaikan anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akibat penyesuaian prediksi Silpa.
Dengan kekurangan hampir Rp200 miliar, anggaran OPD harus dipotong hingga 9 persen. Namun, Andi Harun menekankan ini merupakan tindakan rasionalisasi, bukan tanda defisit.
Pada APBD Murni tahun 2024 yang disahkan pada Oktober 2023, Pemkot Samarinda menetapkan anggaran sebesar Rp5,1 triliun dengan perkiraan Silpa sebesar Rp1,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, Silpa dari pendapatan dana transfer diperkirakan mencapai Rp700 miliar. Namun, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim menunjukkan bahwa Silpa hanya mencapai Rp500 miliar.
Andi Harun menjelaskan ketidaksesuaian ini disebabkan oleh beberapa proyek yang diperkirakan tidak selesai. Proyek ini seperti Teras Samarinda yang ternyata berhasil diselesaikan sehingga dananya terserap.
Hal ini menyebabkan dana yang sudah diadministrasikan sebagai SiLPA tidak masuk ke dalam Silpa. “Seperti Teras Samarinda, kan itu diperkirakan tidak selesai, ternyata selesai, akhirnya dananya terserap,” ucapnya.
“Yang tadinya sudah masuk Silpa, ternyata terserap, nggak jadi masuk ke SiLPA. Sementara terlanjur diadministrasikan masuk Silpa.” jelasnya.
Untuk menghindari defisit dan utang, Pemkot Samarinda melakukan rasionalisasi pengeluaran. Penghematan dilakukan dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas dan pengeluaran rutin lainnya yang masih bisa ditekan. Namun, kewajiban utama tidak dipotong.
“Kas kita sangat sehat. Ini hanya masalah pencatatan,” tutup Andi Harun.
