Samarinda, Natmed.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian tajam terhadap anggaran yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim.
Pemangkasan ini berdampak besar pada pola pembinaan dan strategi keikutsertaan atlet dalam berbagai kejuaraan nasional maupun internasional.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim Rasman Rading menjelaskan bahwa pada 2024, pemerintah masih memberikan bantuan sebesar Rp175 miliar kepada KONI Kaltim. Anggaran besar tersebut digunakan untuk mendukung pemusatan latihan daerah (puslatda) serta keikutsertaan Kaltim pada Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Memang membutuhkan biaya besar. Tahun 2024 itu kita bisa memberikan Rp175 miliar,” kata Rasman di Hotel Mercure, Selasa 9 Desember 2025.
Kemudian Rasman menyebutkan pada tahun 2025, anggaran mengalami pemangkasan signifikan dan hanya mencapai Rp45,5 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program di antaranya babak kualifikasi semua cabang olahraga, Sukan Borneo di Malaysia, keikutsertaan dalam PON Beladiri, kegiatan operasional, kejuaraan nasional tiap cabang, serta pembinaan atlet junior cabang olahraga.
Lebih dalam, memasuki tahun 2026, anggaran kembali mengalami penurunan drastis hingga tinggal Rp16,5 miliar. Anggaran ini difokuskan pada kegiatan rutin, dukungan kejuaraan nasional, persiapan Porprov, serta pelaksanaan Musprov dan Lakerprov.
Rasman menegaskan bahwa dengan anggaran yang semakin terbatas, KONI wajib melakukan penyesuaian. Salah satunya dengan lebih selektif dalam pengiriman atlet ke kejuaraan nasional.
“Yang dikirim harus benar-benar atlet yang berpotensi. Tidak lagi ramai-ramai. Tidak semua nomor tanding diikuti, tetapi difokuskan pada sumber medali,” tegasnya.
Lebih lanjut Rasman juga menyampaikan, seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk Kabupaten Paser yang sebagai calon tuan rumah juga mengalami turbulensi anggaran yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini membuat pembiayaan kegiatan olahraga di daerah perlu ditata ulang.
Kemudian Rasman menambahkan bahwa lembaga olahraga harus mulai mengembangkan kreativitas dan inisiatif untuk mencari pola pendanaan alternatif di luar APBD.
“Perlu pola kreatif, kerja sama, dan kemitraan untuk menutupi kebutuhan kegiatan yang dulunya sangat bergantung pada APBD,” katanya.
