Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda terpilih Andi Harun menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran secara nasional tidak akan menghambat pembangunan dan jalannya pemerintahan di daerah tersebut.
Menurutnya, kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sudah dipertimbangkan dengan baik. Secara nasiona, efisiensi anggaran ini mencapai hingga Rp750 triliun atau sekitar 44 miliar USD dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kebijakan ini dinyatakan untuk membiayai berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan modal bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Upaya efisiensi ini dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, pemangkasan Rp300 triliun dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Kedua, pengurangan anggaran di seluruh kementerian maupun lembaga (K/L) sebesar Rp308 triliun. Pemangkasan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang setelah dikoreksi menjadi Rp 250 triliun.
Ketiga, tambahan penerimaan dividen dari BUMN yang diproyeksikan mencapai Rp300 triliun pada 2025. Sebanyak Rp100 100 triliun dialokasikan kembali sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Isu bahwa efisiensi ini berdampak negatif terhadap layanan publik perlu diluruskan. Penghematan yang dilakukan pemerintah pusat tidak menyentuh anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat,” tegas Andi Harun, Minggu, 16 Februari 2025
Ia menjelaskan bahwa sekitar separuh dari anggaran efisiensi ini akan digunakan untuk belanja strategis, termasuk pertahanan negara dan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sedangkan sisanya akan diinvestasikan kembali dalam proyek-proyek strategis yang berpotensi memberikan keuntungan besar bagi negara.
Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA), seperti bauksit dan kelapa sawit. Hilirisasi SDA ini dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi hingga 115 kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah.
“Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, dalam 3-4 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri,” jelasnya.
Terkait kabar bahwa pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan APBD untuk mendukung program MBG, Andi Harun menegaskan bahwa anggaran program ini telah disediakan oleh pemerintah pusat. “Pemerintah daerah tidak perlu lagi mengalokasikan APBD untuk program MBG,” ujarnya.
Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan, seperti peningkatan infrastruktur pendidikan.
“Saat ini, masih banyak sekolah di Samarinda yang perlu direnovasi, baik yang berbahan kayu maupun bangunan permanen yang sudah tua. Target kami, hingga 2029, seluruh SD dan SMP di Samarinda berada dalam kondisi layak,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, Pemerintah Kota Samarinda juga akan memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan serta program pengentasan kemiskinan. Tujuannya agar manfaat dari efisiensi anggaran ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Kami akan terus mengoptimalkan anggaran yang tersedia demi kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pembangunan di Samarinda akan tetap berjalan dan memberikan dampak positif bagi warganya,” pungkas Andi Harun.
