29.1 C
Jakarta
April 30, 2024
National Media Nusantara
      Artikel ini telah dilihat : 597 kali.
Politik

Andi Harun Sebut Politik Hutang Budi Dana Kampanye Berbahaya Bagi Pemimpin

Kampanye
Teks: Wali Kota Samarinda Andi Harun

Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kemandirian finansial dalam kampanye menjadi kunci kebebasan pejabat politik dalam mengemban tugas setelah terpilih.

Anggota DPR maupun kepala daerah dapat leluasa bekerja untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat karena tidak ada pengaruh eksternal. Terutama pengaruh dari mereka yang telah memberikan bantuan finansial dan memiliki kepentingan tersendiri.

Andi Harun lantas membagikan pengalamannya sebagai Wali Kota Samarinda. Menurutnya, penggunaan dana pribadi dalam kampanye memberinya kebebasan dari hutang budi kepada pihak manapun.

“Saya merasa bebas. Saya tidak berhutang budi kepada siapa pun karena bantuan kampanye. Semuanya berjalan lancar tanpa kendali eksternal,” jelasnya, Selasa (16/4/2024).

Disinggung tentang isu bantuan dari seorang sahabat yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Andi Harun menegaskan bahwa hal tersebut sebagai tanda persahabatan.

“Seorang menteri, yang tidak akan saya sebutkan namanya memberikan bantuan sebagai sahabat. Itu inisiatif dari dia, bukan permintaan dari saya. Bagaimana saya bisa menolak bantuan dari seorang sahabat?” tegasnya.

Baca Juga :  Meniti Langkah di Pilkada 2024, Partai Nasdem Buka Pendaftaran Kepala Daerah Samarinda

Meski demikian, Andi Harun mengingatkan tentang pentingnya kehati-hatian dalam menerima bantuan semacam itu. Sebab, potensi pengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengalaman dan cerita pribadinya, Andi Harun memberikan peringatan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kualitas pemimpin yang mereka pilih. Terutama dalam konteks Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 yang akan datang.

Menurut pria yang telah 30 tahun berkecimpung di dunia politik ini, masalah pendanaan kampanye bukanlah hal sepele. Menurutnya, hal itu berpotensi membawa pengaruh dari luar yang bisa mengendalikan kepemimpinannya melalui “dana pengendali” dalam bentuk bantuan kampanye.

“Kalau mau terima bantuan itu percayalah tidak akan jadi wali kota atau bupati yang sebenarnya, maka akan dikendalikan kepemimpinannya karena saya perlu kembalikan modal,” ujarnya.

 

Related posts

PKB Peduli Bagikan 10 Ribu Paket Sembako

Natmed

DPRD Kaltim Akan Panggil Dua Perusda Berkinerja Nol

Natmed

Komisi l DPRD Bontang Anggap Pemberian Handphone Kurang Tepat

Natmed
error: Content is protected !!