Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyatakan bahwa penurunan kasus stunting juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurutnya, dalam rapat koordinasi virtual pada Sabtu (4/11/2023), Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar penanggulangan stunting dan penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi prioritas di setiap tingkat pemerintahan.
Menyikapi arahan itu, Akmal Malik menegaskan tentang pentingnya tata kelola data dalam mencapai penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, kunci keberhasilan program ini terletak pada data yang akurat. Sebab, hal ini menjadi dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran.
Ia percaya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan kasus stunting di daerah.
“Bagi saya kuncinya di data, agar bisa menyiapkan program-program yang lebih tepat sasaran,” kata Akmal Malik saat memimpin rapat koordinasi secara virtual, Sabtu (4/11/2023) lalu.
Pj Gubernur Kaltim ini juga menyoroti pentingnya menyelaraskan upaya antara berbagai tingkat pemerintahan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap efektivitas program-program tersebut.
“Selama ini kita telah bekerja maksimal, desa bekerja, kecamatan bekerja, kabupaten dan kota bekerja, provinsi bekerja, dan pemerintah pusat juga bekerja. Tetapi, karena kita bekerja sendiri-sendiri dan persoalannya semua mengklaim semua berhasil, sementara masyarakat mengatakan belum ada hasil, dan ini yang harus kita jawab,” terangnya.
Akmal menekankan pentingnya data riil, seperti data kemiskinan ekstrem di Desa Babalu. Penghitungan dana juga diperlukan untuk penanggulangan masalah ini, baik dari pusat, provinsi, maupun desa.
“Dengan menjawab melalui data, khususnya data riil dengan pencocokan data kemiskinan ekstrem. Misalnya, di Desa Babalu Kecamatan Babulu Kabupaten PPU, berapa jumlah data kemiskinan ekstrimnya yang dimulai tahun 2020,” jelas Akmal Malik.
“Kemudian, berapa titik termasuk berapa dana pusat, dana provinsi dan berapa dana desa yang masuk di sana khusus untuk kemiskinan ekstrem. Dan kita akan hitung berapa untuk tahun berikutnya, begitu juga pemberantasan kasus stunting,” ia melanjutkan.
Akmal Malik berharap upaya pemberantasan stunting dan kemiskinan ekstrem dimulai dari tingkat desa. Hal ini intervensi dari berbagai tingkat pemerintahan. Ia meyakini bahwa dengan berkolaborasi, stunting dan kemiskinan ekstrem dapat diminimalkan.
“Dengan melakukan intervensi secara bersama-sama, insyaallah kita dapat menekan dan memberantas kemiskinan dan stunting,” terang Akmal Malik.
Selain itu, ia mendorong perangkat daerah untuk berkomunikasi dengan media dan menjelaskan upaya pemberantasan kemiskinan dan stunting berdasarkan data yang ada.
Akmal Malik menekankan pentingnya kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam konteks Kaltim untuk mencapai tujuan ini.
“Saya berharap kita jawab semua itu dengan data. Dan semua itu memerlukan orkestra yang bagus, minimal antara provinsi dan kabupaten/kota. Karena kita berbicara dalam konteks Kaltim,” pungkasnya.
