Samarinda, Natmed.id — Pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai digelar DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyampaikan sejumlah perubahan prinsip terutama terkait struktur dan tarif retribusi maupun pajak daerah.
Perubahan itu dilakukan sebagai konsekuensi dari penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa tarif dinilai sudah tidak relevan sehingga perlu diperbarui, ditambah adanya penambahan objek retribusi baru seiring bertambahnya jenis layanan pemerintah daerah.
“Ini pembicaraan pertama, jadi kami mendengarkan dulu usulan dari OPD. Prinsipnya, ada perubahan struktur dan tarif karena penyesuaian undang-undang serta adanya item layanan baru,” kata Abdul Rohim di DPRD Samarinda, Kamis 4 Desember 2025.
Abdul Rohim menjelaskan ada dua fokus utama yang ditekankan pada pembahasan awal ini. Yaitu, layanan pajak dan retribusi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, diupayakan tidak mengalami kenaikan tarif. Penyesuaian justru diarahkan pada segmen yang dianggap lebih mampu.
“Kami minta agar yang tidak dinaikkan adalah layanan yang digunakan masyarakat menengah ke bawah. Sebaliknya, untuk entitas usaha, industri, atau segmen menengah ke atas, justru di situ kita minta untuk dilihat kembali dan memungkinkan untuk dinaikkan tarifnya,” jelasnya.
Penyesuaian ini penting agar target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak malah membebani masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah diminta lebih mengoptimalkan kontribusi dari kelompok usaha dan segmen ekonomi yang lebih kuat.
Rapat akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya setelah OPD melakukan reviu atas masukan yang disampaikan. “Ini pertemuan pertama. Nanti masih ada pertemuan lanjutan setelah mereka melakukan peninjauan kembali,” tutupnya.
