Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam menangani persoalan tingginya angka anak tidak sekolah di daerah tersebut.
Ia mengaku prihatin setelah data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap bahwa Kutim menempati posisi tertinggi se-Kalimantan Timur dalam jumlah anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus.
“Ini masalah serius. Kutai Timur menjadi daerah tertinggi di Kaltim terkait angka anak tidak sekolah, melebihi Kutai Kartanegara maupun Kota Samarinda. Artinya, ada yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem pendidikan kita,” ujar Agusriansyah di Samarinda, Rabu 9 Juli 2025.
Berdasarkan data resmi Kemendikbud per 10 Maret 2025, tercatat 9.945 anak di Kutim belum pernah mengenyam bangku sekolah. Selain itu, ada 1.996 anak yang mengalami putus sekolah, serta 1.470 anak lainnya yang tidak melanjutkan pendidikan meski telah menyelesaikan jenjang sebelumnya.
Di bawah Kutim, Kutai Kartanegara mencatat 5.523 anak belum sekolah, 2.945 anak putus sekolah, dan 3.627 anak tidak melanjutkan. Kota Samarinda berada di urutan ketiga dengan 4.221 anak belum sekolah, 2.076 putus sekolah, dan 2.079 tidak melanjutkan.
Situasi tersebut menjadi cerminan dari kesenjangan akses pendidikan yang masih tajam, terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Agusriansyah menilai, angka yang mengemuka bukan semata soal statistik, melainkan cerminan dari realitas sosial yang harus dihadapi dengan kebijakan yang presisi dan menyentuh akar persoalan.
Ia mendorong Pemkab Kutim agar segera membangun sistem pendataan yang akurat, tidak hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga ketenagakerjaan.
Menurutnya, data yang valid akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kutim punya data sendiri. Ketika BPS merilis data misalnya, daerah juga harus punya pembanding agar publik bisa menilai mana yang paling valid,” tegas Agusriansyah Ridwan.
Legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kutim ini mengusulkan agar dilakukan kajian mendalam oleh tim independen untuk menelusuri penyebab tingginya angka anak tidak sekolah.
Ia menyebut, ada kemungkinan sebagian anak usia sekolah telah bekerja atau berasal dari keluarga pendatang yang tidak tercatat sebagai penduduk resmi Kutim.
“Ini bisa menjadi objek penelitian. Apakah karena sekolah yang tidak tersedia atau jaraknya jauh, sehingga anak-anak menjadi enggan melanjutkan pendidikan,” imbuhnya.
Menurutnya, konsep pendidikan yang ideal tidak bisa hanya bertumpu pada prinsip ketersediaan semata. Pemerintah, kata dia, harus mampu memastikan keterjangkauan secara geografis dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah 3T.
“Jangan sampai kita bilang sekolah gratis, tapi ongkos menuju sekolah justru lebih mahal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan hambatan geografis dan sosial ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menyarankan agar orientasi pendidikan di Kutai Timur lebih mengakomodasi kebutuhan lokal, baik dari sisi budaya maupun potensi sumber daya alam. Hal ini bertujuan agar lulusan tidak hanya terdidik secara formal, tetapi juga siap pakai dalam pembangunan daerah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan. Menurutnya, apabila pemerintah gagal memastikan seluruh anak bisa mengenyam pendidikan, maka sama halnya dengan gagal membangun masa depan daerah.
