Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menegaskan bahwa meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut menunjukkan penurunan, upaya yang lebih strategis dan menyeluruh tetap diperlukan untuk mengatasi masalah pengangguran secara tuntas.
Menurutnya, penurunan angka pengangguran yang tercatat dari 6,81 persen pada Februari 2021 menjadi 5,33 persen pada Februari 2025 memang menjadi kabar baik, tetapi hal ini tidak boleh membuat pihak terkait terlena, apalagi jika penurunan tersebut masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan konstruksi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat adanya penurunan jumlah pengangguran dari 128.460 orang pada Februari 2021 menjadi 113.170 orang pada Februari 2025. Penurunan ini terjadi di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 113.639 orang menjadi total 2.123.156 orang.
Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang utama penyerapan tenaga kerja dengan tambahan 46.002 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski ada perbaikan, struktur lapangan kerja di Kaltim masih didominasi oleh industri tambang yang bersifat sektoral dan terbatas.
Agusriansyah mengingatkan bahwa penurunan TPT tidak cukup hanya dijadikan angka statistik positif jika sumber penyerapan tenaga kerja masih sangat tergantung pada sektor tambang.
Ia menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan mulai mengalihkan fokus kepada pengembangan lapangan kerja baru, terutama di sektor ekonomi non-tambang yang memiliki potensi besar untuk jangka panjang.
Contohnya, ia menyoroti peluang pekerjaan di bidang konten kreator, YouTuber, agritech, pengusaha, serta inovasi digital yang berkembang pesat dan sesuai dengan tren generasi muda saat ini.
“Penurunan TPT hanya awal. Strategi pekerjaan non-tambang berbasis tren generasi dan analisis data harus segera diimplementasikan,” tegas Agusriansyah.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program ketenagakerjaan ke depan sangat bergantung pada pemahaman mendalam mengenai minat dan kecenderungan generasi muda melalui riset sosial yang komprehensif.
Untuk itu, Agusriansyah mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pemetaan minat generasi muda, sehingga dapat merancang program vokasi dan sertifikasi digital yang tepat sasaran.
Selain itu, pendampingan dalam pengembangan produk lokal harus menjadi bagian dari solusi agar para pekerja dan pengusaha baru bisa bertahan dan bersaing, termasuk dalam menghadapi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor lain.
“Kalau kita tahu kecenderungannya, kita bisa anggarkan pelatihan tepat. Misal konten kreator, fasilitasi sertifikasi video dan pendampingan ekspor desa sebagai solusi PHK,” terangnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk membuka jurusan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Dengan demikian, lulusan pendidikan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang siap diserap pasar kerja.
“Jurusan pendidikan harus sinkron dengan arah pembangunan daerah. Jangan mencetak sarjana tapi tidak siap kerja,” ujarnya dengan tegas.
Legislator ini juga mengajak semua pihak terkait, mulai dari legislatif, eksekutif, akademisi, hingga dunia industri, untuk bersama-sama menyusun cetak biru ketenagakerjaan berbasis data dan analisis sosial yang akurat.
Agusriansyah juga mengingatkan bahwa tidak cukup hanya menunggu peluang kerja yang ada, melainkan perlu diciptakan peluang tersebut berdasarkan potensi daerah dan karakteristik generasi muda.
Dengan langkah-langkah ini, penurunan tingkat pengangguran yang selama ini terjadi di Kalimantan Timur dapat berlanjut secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang beragam dan berkualitas untuk masyarakat.
