Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang saat ini dijalankan di daerahnya masih melanggengkan ketimpangan yang mencolok di antara peserta didik.
Menurutnya, keberadaan sekolah unggulan justru memperlebar jarak sosial dan mutu pendidikan antara siswa dari latar belakang berbeda.
Pernyataan itu disampaikannya dalam dialog terbuka bersama Pergerakan Mahasiswa Kaliorang Kutai Timur (PMKKT) yang berlangsung di ruang Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Senin, 7 Juli 2025.
Di hadapan para aktivis mahasiswa, Agusriansyah melayangkan kritik tajam terhadap model pembangunan sumber daya manusia yang dinilainya lebih mengedepankan aspek popularitas politik ketimbang menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Saya usulkan dari awal mereka tidak perlu sekolah unggulan. Intinya di sini dibikinkan asrama, makanan terjamin, bergizi, sarana prasarana yang dibutuhkan sama seperti sekolah unggulan. Harapan saya seperti itu, biar tidak ada kesenjangan pendidikan,” ujar politisi dari Fraksi PKS itu.
Baginya, pengarusutamaan sekolah unggulan telah menjadi semacam proyek eksklusif yang tak menyentuh akar persoalan. Kesenjangan antara sekolah-sekolah yang difavoritkan dengan sekolah biasa bukan hanya soal kualitas guru atau fasilitas, melainkan lebih pada keberpihakan kebijakan yang timpang sejak awal perumusan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dengan membangun sistem pendidikan yang setara, bukan berdasarkan klasifikasi sekolah.
Agusriansyah tak menginginkan pembentukan sekolah unggulan prinsip keadilan dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan.
“Waktu pertemuan saya sampaikan, saya sangat tidak merekomendasikan dasar utama isu kebijakan politik karena itu bisa berjangka lima tahun,” katanya.
“Itu kan berawal dari isu politik juga! Makanya jangan dijadikan isu politik sebagai dasar utama. Dasar utama kita adalah keadilan, pemerataan, keberlanjutan, baru disusul dengan kebijakan politik,” sambungnya.
Dalam pandangan Agusriansyah, pendidikan seharusnya bukan alat pencitraan politik, melainkan instrumen pembebasan dan pemerataan sosial.
Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk melepaskan orientasi sektoral dalam menyusun kebijakan dan berfokus pada pembangunan manusia secara menyeluruh.
Tak hanya soal pendidikan, dalam forum yang sama, Agusriansyah turut menyinggung pentingnya partisipasi aktif generasi muda dalam dinamika politik.
Ia menguraikan bahwa politik sejatinya terbagi dalam dua elemen utama yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Di sinilah, katanya, peran mahasiswa, pelajar, jurnalis, dan LSM menjadi sangat krusial dalam menggerakkan kesadaran kolektif melalui pendidikan politik yang mencerahkan.
“Kita membicarakan politik ada dua yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu salah satunya adalah mereka, ada mahasiswa, pelajar, wartawan, LSM. Mari kita sama-sama harus ada gerakan edukasi politik,” tandasnya.
Melalui pandangan tersebut, Agusriansyah menekankan bahwa perubahan sosial dan reformasi kebijakan tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif publik, khususnya kelompok muda yang menjadi tulang punggung masa depan demokrasi.
Pendidikan yang adil dan politik yang sadar, tegas Agusriansyah, menjadi dua pilar utama yang harus dikerjakan secara bersamaan dan berkelanjutan.
