Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Daerah Kalimantan Timur

Ketua JMSI Tegaskan Pelaporan Penulis Opini oleh Rektor USK Bertentangan dengan UU Pers

3 Juli 2025
in Kalimantan Timur
A A
Ketua JMSI Tegaskan Pelaporan Penulis Opini oleh Rektor USK Bertentangan dengan UU Pers

Teks: Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, natmed.id – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), DR Teguh Santosa menegaskan, langkah Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) melaporkan penulis opini ke kepolisian merupakan kekeliruan dalam memahami prinsip dasar kerja jurnalistik di Indonesia.

Ia menilai tindakan tersebut mencederai mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut Teguh, opini yang dimuat dalam media massa merupakan bagian sah dari produk pers. Karena itu, penanganan terhadap keberatan atau ketidakpuasan atas muatan opini tidak bisa serta merta dibawa ke ranah hukum pidana umum, tetapi harus diselesaikan melalui jalur yang telah ditentukan oleh regulasi pers.

“Opini itu diterbitkan di media pers, dan itu bagian dari kerja pers. Maka penyelesaiannya pun harus tunduk pada UU Pers,” ujar Teguh dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, 3 Juli 2025 di Jakarta.

Pernyataan Teguh tersebut disampaikan menyusul langkah hukum yang diambil Rektor USK, Prof Marwan, yang melaporkan penulis opini di sejumlah media siber ke kepolisian.

Teguh menyebut, persoalan ini telah dibahas secara serius di internal JMSI Pusat, khususnya bersama Bidang Kerjasama Antar Lembaga, mengingat pentingnya menjaga marwah dan kemerdekaan pers dalam menyampaikan kritik dan pandangan di ruang publik.

Sebelumnya, sejumlah pemberitaan di media daring mengangkat tindakan Prof Marwan yang melaporkan penulis opini berjudul Rektor Universitas Syiah Kuala Polisikan Penulis Opini. Kasus ini pun menyita perhatian luas karena menyangkut batas antara kritik akademik dan sikap represif terhadap kebebasan berekspresi.

Lebih jauh, Teguh mengingatkan bahwa Dewan Pers dan Kepolisian RI telah memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) yang mempertegas prosedur dalam menyikapi laporan terhadap produk jurnalistik. MoU tersebut mengatur bahwa setiap aduan yang menyangkut pemberitaan harus lebih dulu dikonsultasikan dengan Dewan Pers, bukan langsung ditindaklanjuti melalui jalur pidana.

“Dalam MoU itu dijelaskan, kalau polisi menerima laporan soal pemberitaan, harus dikoordinasikan dulu dengan Dewan Pers. Kalau Dewan Pers menyatakan itu karya jurnalistik, maka penyelesaiannya lewat hak jawab, hak koreksi, atau dilimpahkan ke Dewan Pers,” jelas Teguh.

Ia menambahkan, jika seorang tokoh publik merasa dirugikan oleh isi opini atau pemberitaan, Undang-Undang Pers telah menyediakan mekanisme klarifikasi yang adil dan proporsional, seperti hak jawab atau hak koreksi.

Teguh menilai, jalur pidana semestinya menjadi pilihan terakhir, dan bahkan tidak relevan dalam konteks ini.

“Mestinya sebagai Rektor, beliau tidak menempuh jalan kriminal umum untuk melaporkan penulis opini itu ke Polda, karena ini adalah produk pers,” ujar Teguh.

Ia juga menekankan bahwa ruang hak jawab merupakan wadah yang sah bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas pemberitaan, sehingga tidak ada alasan untuk membawa sengketa tersebut ke aparat penegak hukum secara langsung.

“Barangkali dia (Rektor) merasa tidak diberi kesempatan yang sama. Ya sudah, dia punya hak jawab. Tapi bukan berarti langsung membawa ke jalur pidana,” sambung Teguh.

Meski mengakui bahwa tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman menyeluruh tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers, Teguh berharap aparat kepolisian menunjukkan kepatuhan terhadap nota kesepahaman yang telah dibuat bersama Dewan Pers.

“Memang tidak semua orang di jajaran kepolisian memahami UU Pers. Tapi mereka harusnya tahu, ada MoU dan mekanismenya jelas,” pungkas Teguh.

Tags: JMSIJurnalistikPersTeguh SantosaUniversitas Syiah Kuala (USK)
natmed

natmed

Baca Juga

Dunia Sedang Tidak Stabil, Indonesia Harus Perkuat Daya Tahan

Dunia Sedang Tidak Stabil, Indonesia Harus Perkuat Daya Tahan

17 Mei 2026
3.2k
Di Era AI, JMSI Ingatkan Pentingnya Literasi Digital dan Nalar Kritis

Di Era AI, JMSI Ingatkan Pentingnya Literasi Digital dan Nalar Kritis

2 Mei 2026
3.2k
Polnes Samarinda Cetak Jurnalis Melalui Jalur Pelatihan

Polnes Samarinda Cetak Jurnalis Melalui Jalur Pelatihan

12 April 2026
3.2k
Kemenham Siapkan Kelas HAM hingga Anugerah Nasional untuk Jurnalis

Kemenham Siapkan Klausul Perlindungan Jurnalis dalam Revisi UU HAM

8 Februari 2026
3.2k
Next Post
Masa Reses, Sapto Perkuat Komunikasi Langsung dengan Konstituen

Masa Reses, Sapto Perkuat Komunikasi Langsung dengan Konstituen

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.