Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif terkait program bantuan pendidikan tinggi Gratispol yang saat ini masih menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa dan masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam dialog publik bertajuk Ngobrol Santai Perkara Isu, Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kaltim yang berlangsung di Teras Samarinda, Sarkowi mengangkat masalah simpang siurnya informasi mengenai berbagai aspek bantuan pendidikan ini.
Menurut Sarkowi, ketidakjelasan terkait syarat penerimaan, mekanisme pencairan dana, serta cakupan bantuan membuat para calon penerima merasa ragu bahkan cemas.
Ia menilai, masalah utama yang harus segera diperbaiki adalah keterbukaan akses informasi agar seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat memahami proses dengan gamblang dan tanpa penafsiran yang keliru.
“Persoalan di Gratispol ini sebetulnya ada pada Informasi yang simpang siur. Harusnya akses dibuka seluas-luasnya. Masyarakat, terutama mahasiswa, perlu tahu mekanisme yang jelas. Jangan hanya ‘katanya-katanya’,” tegasnya pada Senin, 30 Juni 2025.
Sarkowi menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi sudah resmi disahkan, sosialisasi mengenai aturan tersebut belum berjalan efektif.
Hal ini menyebabkan banyak pihak masih belum paham mengenai tahapan pendaftaran, pihak yang bertanggung jawab dalam penyeleksian penerima, perbedaan antara Bantuan Kuliah Tunggal (BKT) lama dengan penerima baru, hingga cara pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah mengakses dana tersebut.
Menanggapi hal itu, Sarkowi memberikan rekomendasi agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka jalur komunikasi interaktif yang memanfaatkan platform media sosial populer seperti TikTok, Instagram Live, dan YouTube Livestream.
Melalui kanal tersebut, masyarakat bisa langsung bertanya dan mendapatkan jawaban dari perwakilan Dinas Pendidikan Kaltim maupun Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim secara real time.
“Sekarang ini dunia mahasiswa ada di media sosial. Saya sarankan, Pemprov bikin live tiktok atau Instagram, buka tanya jawab. Itu jauh lebih efektif daripada nunggu orang datang ke kantor,” tuturnya.
Langkah ini dianggap penting untuk menghilangkan kekhawatiran dan mengurangi spekulasi yang kerap muncul di media sosial akibat minimnya informasi yang jelas.
Selain itu, transparansi juga dapat dijaga dengan pengumuman data penerima bantuan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai status kelayakan, batasan geografis dan ekonomi, serta prosedur pencairan dana secara langsung.
Sarkowi menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal aspek teknis, melainkan bagian fundamental dari tata kelola pemerintahan daerah yang modern sekaligus cerminan integritas kebijakan publik.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak membiarkan ketidakjelasan memicu asumsi negatif yang tidak berdasar.
“Kita jangan biarkan orang bertanya-tanya dan akhirnya bikin asumsi sendiri. Sosialisasi itu bukan hanya tugas teknis, tapi bagian dari pelayanan publik,” ujarnya.
Sarkowi mengimbau agar para mahasiswa dan masyarakat terlebih dahulu memahami Pergub terkait bantuan pendidikan ini sebelum membuat penilaian atau berdebat di ruang publik.
Ia membuka ruang untuk evaluasi bersama jika memang ditemukan kendala dalam pelaksanaan program, dengan harapan diskursus yang berkembang dapat lebih objektif dan konstruktif.
“Ayo, dibaca dulu Pergub-nya, baru kita diskusi. Kalau ada masalah pelaksanaan, kita evaluasi bersama. Tapi jangan gegabah,” tutupnya.
