Samarinda, Natmed.id – Penertiban pedagang di Pasar Subuh menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kota Samarinda dan pihak terkait di lingkup pemerintah kota (pemkot), instansi vertikal, dan perwakilan mahasiswa, Kamis, 15 Mei 2025.
Kalangan wakil rakyat menilai tindakan aparat gabungan dalam penertiban pedagang tidak humanis pada Jumat pekan lalu. Pembongkaran lapak pedagang dinyatakan tidak mengedepankan komunikasi secara terbuka.
Bahkan, dalam RDP juga mencuat tentang tudingan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) yang menyatakan penertiban berlangsung secara represif. Tindak kekerasan disebut dilakukan aparat gabungan kepada warga dan pedagang yang menolak penertiban dan pembongkaran lapak.
Menanggapi tudingan itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda Anis Siswantini menjelaskan bahwa penertiban pedagang di Pasar Subuh sudah dijalankan sesuai prosedur. Pembongkaran paksa lapak dinyatakan sebagai langkah terakhir setelah tahapan administrasi diabaikan oleh pedagang.
Anis mengklaim pihaknya telah menjalankan prinsip humanis dan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia menekankan bahwa penertiban dilakukan setelah teguran tertulis dan imbauan pembongkaran mandiri yang sebelumnya disampaikan tidak direspons pedagang.
“Satpol PP itu penegak perda. Kami sudah memberikan teguran pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tidak diindahkan, ya tindaklanjutnya adalah penertiban. Itu pun sebagai jalan terakhir,” ujar Anis di hadapan anggota DPRD dan perwakilan organisasi mahasiswa dalam RDP.
Anis juga menambahkan bahwa Satpol PP tidak dilengkapi senjata dan bekerja berdasarkan regulasi. Ia menegaskan bahwa dalam proses penertiban tersebut, anggota Satpol PP justru mengalami kekerasan fisik dan harus menjalani perawatan medis.
“Anggota kami ada yang sampai tiga kali terapi ke dokter. Kami tidak membalas, tapi itu risiko tugas. Namun, kami bukan pihak yang mencari masalah. Di lapangan, kami justru menghadapi perlawanan,” katanya.
Namun, pernyataan itu dibantah oleh Ketua BEM KM Unmul Muhammad Maulana. Ia menegaskan bahwa dalam penertiban pedagang terjadi tindakan represif oleh aparat gabungan, termasuk Satpol PP, Polri, dan TNI. Dalam penertiban tersebut, BEM KM Unmul turut melakukan aksi solidaritas untuk mendampingi pedagang.
“Pada saat kami ingin berdialog, kami justru dipaksa mundur. Kami bertahan atas permintaan pedagang. Tapi yang terjadi adalah gesekan, kekerasan, pemukulan, bahkan ada mahasiswa dan pedagang yang diinjak dan dipiting,” ungkap Maulana.
Ia mengaku kecewa dan mengecam keras tindakan aparat yang dinilainya melanggar prinsip kemanusiaan. Menurutnya, aksi mahasiswa dilakukan secara damai, namun direspons dengan kekuatan yang berlebihan.
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Kota Samarinda meminta agar masing-masing pihak menyampaikan laporan tertulis, termasuk kronologi dan bukti-bukti yang mendukung klaim masing-masing.
Muhammad Maulana menyatakan bahwa BEM KM Unmul tengah mengonsolidasikan laporan dari korban untuk diserahkan ke DPRD dan institusi hukum jika diperlukan.
“Kami sedang mengumpulkan informasi dari korban. Kami akan kawal terus dan menuntut akuntabilitas atas tindakan represif yang terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Anis Siswanti menegaskan bahwa pihak Satpol PP telah dan akan terus melakukan evaluasi internal.
“Setiap kejadian di lapangan pasti kami evaluasi. Kami tidak antikritik, tapi juga perlu perlindungan,” ujarnya menanggapi permintaan dari DPRD tentang evaluasi di internal Satpol PP atas tindakan yang menyangkut masyarakat kecil.
Terkait dengan status lahan yang merupakan milik pribadi dan keterlibatan Satpol PP dalam penertiban, Anis menegaskan tindakan yang dilakukan atas dasar tugas dari pemkot.
“Jangan hanya lihat dari sisi Satpol PP. Ini adalah tugas pemerintah kota, bukan inisiatif Satpol PP semata,” tegasnya.
