Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota (pemkot) telah menyiapkan segala kebutuhan penunjang program Sekolah Rakyat.
Mulai dari lahan hingga sinergi lintas dinas demi menyukseskan program pendidikan berbasis asrama tersebut.
Kota Tepian sendiri menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang mendapat lampu hijau dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk merealisasikan pembangunan sekolah ini.
“Ini sangat luar biasa. Kita di Samarinda sangat menyambut baik. Dari pusat sudah dialokasikan dana sekitar Rp200 miliar dan kami telah menyiapkan lahan kurang lebih 5 hektare di sekitar kawasan Stadion Palaran. Lokasi ini strategis dan sudah kami tetapkan,” jelasnya di Arutala Ballroom Lantai 4 Gedung B Bapperida Kota Samarinda, Kamis, 10 April 2025.
Andi menambahkan bahwa di saat yang sama, Pemkot Samarinda tengah mengembangkan sekolah unggulan yang mendorong penguasaan bahasa asing bagi peserta didik.
Menurutnya, hal ini penting agar peningkatan sarana pendidikan bisa berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kecerdasan anak-anak Samarinda.
“Jadi, tidak hanya soal fisik sekolah, tapi kami ingin anak-anak kita bisa unggul secara kompetensi. Pendidikan dan penguasaan bahasa asing adalah pintu masa depan. Semua itu harus terintegrasi,” katanya.
Senada dengan wali kota, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan seluruh dokumen dan persyaratan administratif yang diminta oleh Kementerian Sosial.
Proses ini dikebut dalam waktu yang relatif singkat.“Checklist yang diminta dari Kemensos sudah kami penuhi,” ungkap Asli.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang akan dibangun mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama.
Nantinya, semua kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, makan, hingga perlengkapan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui Kemensos.
“Sesuai dengan kewenangan di tingkat daerah, kami akan mengelola jenjang SD dan SMP. Untuk sementara, kami ajukan 2 sampai 3 kelas per angkatan. Misalnya di SMP, satu kelas isi 25 siswa, berarti sekitar 75 siswa per tingkat,” jelasnya.
Asli juga menyampaikan bahwa tim dari kementerian akan segera turun ke Samarinda untuk survei langsung lahan dan teknis pembangunan sarana dan prasarana.
Ia menekankan bahwa keseriusan Pemkot Samarinda dalam menyiapkan segala sesuatunya menjadi pembeda dari daerah lain.
“Bahkan untuk tingkat provinsi saja belum semuanya siap. Kita di Samarinda kerja keras dalam waktu terbatas, dan alhamdulillah membuahkan hasil,” bebernya.
Jika terealisasi, Sekolah Rakyat di Samarinda akan menjadi simbol nyata pemerataan pendidikan yang tidak hanya gratis. Tapi, juga berkualitas dan inklusif, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
