Samarinda,Natmed.id- Informasi terkait pembangunan IKN Nusantara, Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memang selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan publik terutama dalam kalangan pemerhati dan tokoh muda Kaltim.
Setelah mendengar kabar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan ada 100.000 tenaga kerja akan pindah di awal bulan Juli mendatang, sontak menuai berbagai macam pendapat dan pertanyaan oleh masyarakat.
Salah satunya adalah diskusi pertemuan yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga masyarakat pada Senin(30/5/2022), bertempat di Resto Hotel Mesra dalam tema “Mewakili Masyarakat Kaltim”.
Dalam diskusi tersebut, hadir, Artha Mulya Wakil Pimpinan Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN), Viko Januardhy Koordinator Koalisi Pemuda IKN, Adlansyah Wasekjen IKA Unmul, Edi Musjayadi Ketua Kopaslit Baladika Kaltim, Iwan AS Ketua Solidaritas Rakyat (Sorak) Kaltim dan Nurul Huda Sekjend Sorak Kaltim.
Ketua Sorak Kaltim Iwan.AS, mendesak Pemerintah Kaltim dan instansi terkait untuk memastikan terkait kejelasan pengiriman 100.000 tenaga kerja dari luar Kaltim, mulai dari penempatan pekerjaan, hingga jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan di IKN,
“Jadi ini yang harus dipertanyakan mau ditempakan di mana tenaga yang dari luar,? dan keterlibatan tenaga kerja lokal .”kata Iwan.
Tidak hanya itu, Iwan pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dengan tidak melibatkan orang lokal.
“Banyak para sarjana dan para ahli di Kaltim belum mendapatkan pekerjaan, semestinya pemerintah harus tanggap dan siap mendorong untuk mengantisipasi masuknya 100.000 orang tenaga kerja ke IKN.” ujarnya kembali.
Senada dengan Iwan, Viko Januardhy Koordinator Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN) yang juga Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan IKA UNMUL menyampaikan hal yang sama dalam pertemuan berkaitan, kabar akan masuknya 100 ribu orang tenaga kerja ke IKN.
“Jika data yang didapat valid, maka kami ingin mengkritisi kemudian bertanya kepada Kepala Otorita IKN, kebijakan serta implikasi terhadap tenaga kerja lokal, terutama kepada tenaga kerja terdidik seperti lulusan sarjana fresh graduate atau selama ini yang belum mendapatkan pekerjaan.” ungkap Viko Januardhy.
Lanjutnya, kata Viko kalau ini benar adanya, maka yang rugi kita semua karena IKN ada di Kaltim, sehingga wajar kalau kami minta perhatian untuk pemberdayaan warga setempat, bukan menolak tapi minta di akomodir keinginan daerah.
“Kami minta agar tenaga kerja lokal diperhatikan dalam pembangunan IKN nanti,”pintanya.
Sementara itu, Adlansyah Wakil Sekjen IKA Unmul, memberikan penegasan dan harapan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat memberikan atensi terhadap kebijakan yang akan dilakukan karena tentunya yang rugi Kaltim..
“Ini harus dipertegas dan mendapat perhatian pemerintah daerah, jangan hanya menerima begitu saja dari pusat, dan tidak memberikan kursi kepada tenaga loka.” ucap Adlansyah dalam pertemuan itu..
