Jakarta– Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan sebagai pimpinan di lembaga antikorupsi, akan mengawal anggaran bagi peningkatan kesejahteraan untuk nelayan di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri, dalam siaran persnya peringatan Hari Nelayan Indonesia ke-62, Rabu (6/4/2022), di Jakarta.
“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke-62,” kata Firli Bahuri.
Dikatakannya, nelayan adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia, dan setiap nelayan di tanah air, bertaruh jiwa dan raga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah, dan berkontribusi terhadap ekonomi negara ini.
Perjuangan nelayan itu sangat keras, karena itu, semua pihak harus menghargai profesi nelayan, sebab mereka bekerja meraih rupiah sebagai pencari ikan dengan cara yang hak dan halal.
Keteguhan profesi nelayan dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan. Hal itu terlihat dari taraf hidup kebanyakan nelayan adalah miskin.
“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir pantai, dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatinkan,” ucap Firli.
Karena itu, KPK akan memastikan untuk mengawal setiap kebijakan, anggaran yang dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air. Pada Hari Nelayan Indonesia ke-62 ini, dia mengusulkan agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera dan pahlawan pertanahan dan kedaulatan negara.
“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” usulnya.
Ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggara negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.
Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya.
“Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan,” tegasnya.
Pemerintah sebenarnya sudah banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.
“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” tegas Firli Bahuri.
