Bontang, Natmed.id– Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Maming sesalkan ketidakhadiran perwakilan PT Kaltim Jasa Security (KJS) saat rapat dengar pendapat.
Akibat ketidakhadiran PT KJS, rapat tidak menemukan titik terang dan mengharuskan Komisi I DPRD Bontang menjadwalkan rapat kembali.
Adapun, rapat digelar bersama dengan mantan karyawan KJS bersama perwakilan Pupuk Kaltim dan Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) guna menyelesaikan permasalahan kelebihan jam kerja yang belum dibayarkan oleh PT KJS.
“Kami kecewa dengan sikap PT KJS ini, pasalnya undangan telah diberikan, akan tetapi mereka tidak hadir dengan alibi dinas keluar kota. Masa tidak ada perwakilan satu orang pun yang bisa datang,” ucap Maming di sela rapat, di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (2/11/2021).
Lebih jauh, dikatakan Maming persoalan belum dibayarkannya upah kelebihan jam kerja lembur yang disoal oleh mantan karyawan KJS sebesar Rp 958 juta.
“Fungsi dari DPRD hanya memfasilitasi pertemuan itu, kami tidak bisa mengambil keputusan,” terangnya.
Hal serupa diutarakan koleganya Anggota Komisi I DPRD Bontang, M Irfan mengatakan pihaknya berencana akan mengundang lagi PT KJS dalam rapat dengar pendapat di waktu mendatang.
“Kita tidak sampai disini, kalau memang hari ini tidak hadir. Kita akan undang lagi bahkan kalau undangan kedua diabaikan, kita layangkan undangan ketiga sampai mereka datang. Kalau memang tidak datang juga berarti mereka memang bebal,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Maming meminta PKT sebagai perusahaan induk yang bekerja sama dengan KJS, memberikan ruang sendiri dengan memfasilitasi pihak yang bersengketa untuk bertemu.
Bahkan putusan pengadilan yang memenangkan gugatan mantan karyawan KJS terhadap hak yang belum terselesaikan dan harus dipatuhi oleh perusahaan.
“Persoalan ini harus ditangani bersama, PKT jangan lepas tangan, saya minta difasilitasi kedua belah pihak ini,” imbuhnya.
